Kredit Foto: Ilham Nurul Karim
Indonesia diklaim tak lagi bergantung pada impor solar setelah pemerintah menerapkan program B50. Namun, di tengah capaian tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil Lahadalia, mengungkap masih ada perusahaan tambang yang mengajukan izin impor bahan bakar minyak (BBM).
Bahlil bahkan secara terbuka menyebut PT Kaltim Prima Coal (KPC), anak perusahaan PT Bumi Resources Tbk (BUMI) yang merupakan bagian dari Grup Bakrie, sebagai salah satu perusahaan yang masih mengajukan izin impor solar untuk kebutuhan operasionalnya.
"Kemarin aku baca nih, ajukan lagi KPC ini untuk BBM (impor), aku mau coret, aduh kawan lagi gitu loh. Ini beratnya di situ gitu loh," kata Bahlil dalam acara Rakernas III HIPPI Tahun 2026 di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Senin (12/10/2026).
Baca Juga: Bahlil Ngaku Tak Tahu soal Blackout Batam: Nanti Saya...
Pernyataan itu disampaikan Bahlil di hadapan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, Anindya Bakrie, yang juga merupakan petinggi Grup Bakrie. Bahlil pun melontarkan kelakar saat menyinggung permohonan impor dari perusahaan tambang tersebut.
"Jadi solar kita tidak lagi impor, sudah clear, terkecuali perusahaannya Pak Anin untuk tambang. Aku mau coret, aduh kawan lagi ini, tapi kawan ini tidak paham-paham juga," ujarnya berkelakar.
Bahlil menjelaskan, penghentian impor solar yang dimaksud terutama berlaku untuk produk dengan tingkat Cetane 48 (CN 48). Capaian tersebut diklaim bisa terwujud berkat program B50, yakni penggunaan solar yang dicampur minyak kelapa sawit hingga 50 persen sehingga kebutuhan solar dalam negeri dapat dipenuhi tanpa impor.
Meski demikian, kondisi berbeda masih terjadi pada pemenuhan kebutuhan BBM secara keseluruhan. Bahlil menyebut Indonesia masih mengimpor sekitar satu juta barel BBM per hari. Pasalnya, produksi minyak mentah domestik baru berada di kisaran 600 ribu barel per hari, sedangkan konsumsi nasional mencapai 1,6 juta barel per hari.
Karena itu, pemerintah berupaya mengoptimalkan sumber energi domestik, baik dari sektor fosil maupun energi alternatif berbasis nabati. Menurut Bahlil, langkah tersebut diperlukan agar Indonesia tidak terus bergantung pada pasokan energi dari luar negeri.
"Bagaimana caranya agar tidak kita tergantung kepada dunia? Mau tidak mau kita harus mengoptimalkan seluruh potensi sumber-sumber energi kita di dalam negeri, baik berbentuk fosil lewat kenaikan lifting, maupun bagaimana cara kita untuk mendapatkan energi alternatif nabati," ungkap Bahlil.
Di sektor bensin atau gasoline, tantangannya masih cukup besar. Bahlil menyebut konsumsi bensin dalam negeri mencapai 40 juta kiloliter per tahun, sementara kemampuan produksi nasional baru sekitar 18–19 juta kiloliter per tahun. Kekurangan pasokan tersebut masih harus dipenuhi melalui impor.
Untuk mengurangi ketergantungan tersebut, pemerintah mendorong penggunaan bensin yang dicampur etanol dengan target kandungan campuran hingga 50 persen atau E50. Target itu dirancang ambisius dengan mengacu pada keberhasilan penerapan program B50 dalam memenuhi kebutuhan solar domestik.
Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.
Penulis: Belinda Safitri
Editor: Belinda Safitri
Tag Terkait: