Evident Kritik Metode Survei Celios, Ingatkan Risiko Bias dalam Evaluasi Pemerintah

Evident Institute mengkritik metodologi survei Center of Economic and Law Studies (Celios) mengenai evaluasi dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Penggunaan 1.142 responden yang direkrut melalui iklan Meta dinilai berpotensi menimbulkan bias sampel sehingga hasilnya perlu dicermati sebelum dijadikan rujukan kebijakan publik.

Head of Research Evident Institute Ivan Sudibyo mengatakan, metode survei yang dipaparkan peneliti Celios sekaligus Menteri Pertanian dan Kedaulatan Pangan Kabinet Bayangan, Isnawati Hidayah, perlu dikritisi dari sisi metodologi.

“Metode survei yang dipaparkan Peneliti Celios sekaligus Menteri Pertanian dan Kedaulatan Pangan Kabinet Bayangan, Isnawati Hidayah, dengan 1.142 responden melalui Meta Ads tersebut patut dikritisi dari sisi metodologi,” ujar Ivan dalam keterangan tertanggal 12 Oktober 2026.

Menurut Ivan, salah satu persoalan utama terletak pada penggunaan non-probability sampling, yakni metode pengambilan sampel yang tidak memberikan setiap anggota populasi peluang terpilih yang sama dan terukur.

Dalam metode tersebut, pemilihan responden dapat bergantung pada tujuan penelitian, pertimbangan peneliti, atau kemudahan akses. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kesalahan seleksi (selection error) dan membatasi kemampuan peneliti untuk menggeneralisasi hasil survei ke populasi nasional.

Ivan menilai keterbatasan tersebut perlu diperhitungkan ketika hasil survei digunakan untuk menggambarkan pandangan masyarakat secara luas, termasuk dalam mengevaluasi kinerja pemerintahan.

Selain metode pengambilan sampel, Evident Institute menyoroti belum adanya informasi publik mengenai mekanisme verifikasi identitas responden dalam survei tersebut.

Ivan mempertanyakan apakah penyelenggara survei menerapkan pemeriksaan alamat Internet Protocol (IP) ganda, verifikasi identitas responden, hingga pengecekan durasi pengisian kuesioner.

“Tanpa transparansi mengenai kontrol kualitas data tersebut, maka publik sulit menilai apakah setiap responden benar-benar individu unik yang mewakili populasi yang dituju dalam riset tersebut,” jelasnya.

Menurutnya, keterbukaan mengenai mekanisme verifikasi diperlukan agar publik dapat menilai kualitas data yang digunakan. Tanpa informasi tersebut, keandalan sampel dan kemungkinan adanya responden berulang sulit dievaluasi secara independen.

Persoalan berikutnya adalah potensi self-selection bias atau bias seleksi diri. Ivan menjelaskan, individu yang mengklik iklan dan bersedia mengisi survei mungkin telah memiliki minat atau keterlibatan tertentu terhadap isu yang diteliti.

Karakteristik tersebut berpotensi membuat responden yang berpartisipasi berbeda dari masyarakat yang tidak mengakses atau tidak mengisi survei. Akibatnya, hasil penelitian berisiko lebih mencerminkan pandangan kelompok yang bersedia berpartisipasi daripada keseluruhan populasi yang menjadi sasaran penelitian.

Dalam konteks survei evaluasi pemerintahan, persoalan ini penting karena hasilnya dapat digunakan untuk membentuk persepsi publik mengenai kinerja pemerintah. Karena itu, metode perekrutan responden dan pengendalian bias menjadi bagian penting dalam menilai kekuatan kesimpulan survei.

Dorong Transparansi Metodologi

Meski mengkritik metode yang digunakan Celios, Ivan menegaskan bahwa non-probability sampling tidak secara otomatis membuat suatu penelitian tidak valid. Metode tersebut masih dapat digunakan dalam riset modern, selama peneliti memperhatikan keterbatasannya dan menerapkan teknik koreksi statistik yang memadai.

Namun, ia mendorong Celios membuka metodologi survei secara lebih terperinci, terutama terkait proses perekrutan, verifikasi responden, dan pengendalian kualitas data.

Ivan juga menyarankan penggunaan probability sampling atau pengambilan sampel probabilitas dengan kerangka data kependudukan resmi untuk survei serupa pada masa mendatang. Metode tersebut memberikan peluang pemilihan yang terukur bagi anggota populasi sesuai rancangan sampel yang digunakan.

“Ke depan, survei semacam ini idealnya menggunakan metode probability sampling dengan kerangka data kependudukan resmi, disertai kontrol kualitas data yang jelas,” ujarnya.

Baca Juga: Golkar Pertanyakan Penilaian CELIOS terhadap Kinerja Bahlil, Singgung Dugaan Politisasi

Baca Juga: Gibran Buka Suara usai Dapat Nilai 2,2 dari CELIOS, Singgung Evaluasi Pemerintah

Baca Juga: Survei CELIOS: 55 Persen Pemilih Prabowo Tak Mau Memilih Lagi pada Pilpres 2029

Ia menilai transparansi metodologi penting agar hasil survei dapat dievaluasi secara terbuka sebelum digunakan sebagai rujukan dalam pembahasan kebijakan publik.

Ivan juga mengingatkan risiko penggunaan hasil survei untuk membangun narasi politik tanpa mempertimbangkan keterbatasan metodologinya. Ia mengaitkan persoalan tersebut dengan potensi pembingkaian pemberitaan oleh media yang berseberangan dengan pemerintahan Prabowo-Gibran.

Meski demikian, kritik terhadap metodologi survei perlu dibedakan dari penilaian terhadap hasil atau kesimpulannya. Untuk menilai kekuatan temuan secara menyeluruh, diperlukan informasi mengenai desain penelitian, karakteristik responden, pembobotan, serta prosedur pengendalian kualitas data.