Bivitri: 'Ikan Busuk dari Kepalanya' Loh itu Pidatonya Pak Prabowo Tahun 2024

Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti mendesak pemerintah melakukan evaluasi mendasar terhadap program-program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Bahkan, ia menilai penghentian sejumlah program yang dianggap bermasalah perlu dipertimbangkan, terutama Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.

Bivitri menyoroti persoalan pelaksanaan MBG, termasuk kasus keracunan yang menimpa anak-anak dan pertanggungjawaban hukum atas insiden tersebut. Sementara itu, program Kopdes Merah Putih dinilai perlu dicermati karena ia mengkhawatirkan potensi pemanfaatannya sebagai alat politik.

Kritik tersebut disampaikan Bivitri dalam acara Konferensi Republik bertajuk "Rapor Merah Dua Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran: Republik Tidak Sedang Baik-Baik Saja" di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Senin (19/10/2026), menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran pada 20 Oktober 2026.

Dalam forum tersebut, Bivitri mengingatkan kembali ungkapan "ikan busuk dari kepala" yang pernah disampaikan Prabowo dalam pidatonya pada 20 Oktober 2024.

Menurut Bivitri, ungkapan tersebut relevan untuk menggambarkan persoalan kepemimpinan yang menjadi sorotan menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Pak Prabowo sendiri yang bilang kan, 'Ikan busuk dari kepalanya.' Itu pidato dia lho, 20 Oktober 2024. Nah, sekarang persis yang sedang kita lihat adalah fenomena itu," kata Bivitri.

Ia menilai evaluasi terhadap pemerintahan tidak seharusnya hanya berfokus pada satu atau dua kebijakan. Menurutnya, berbagai program yang dinilai bermasalah perlu ditinjau secara menyeluruh untuk memastikan pelaksanaannya tidak menimbulkan persoalan baru.

Salah satu program yang menjadi sorotan utama Bivitri adalah Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia mempertanyakan keberlanjutan program tersebut di tengah kasus keracunan yang dilaporkan menimpa sejumlah anak.

Bivitri juga menyoroti pertanggungjawaban hukum atas kasus-kasus tersebut. Ia menilai persoalan itu tidak cukup diselesaikan melalui evaluasi teknis, tetapi perlu disertai kejelasan mengenai pertanggungjawaban pihak yang terkait.

"Jadi, kalau pertanyaannya, 'Program apa?' Ya semua sih. MBG, harusnya berhenti mau berapa puluh ribu anak lagi yang akan diracuni? Keracunan. Enggak pernah ada pertanggungjawaban hukumnya lagi, sama sekali," ujar Bivitri.

Pernyataan tersebut merupakan kritik Bivitri terhadap pelaksanaan program MBG dan penanganan kasus keracunan yang menjadi perhatiannya.

Ia mendorong pemerintah mengevaluasi program tersebut secara serius, termasuk meninjau aspek keamanan dan pertanggungjawaban atas insiden yang terjadi.

Selain MBG, Bivitri turut menyoroti program Koperasi Desa Merah Putih. Ia mengkhawatirkan program tersebut berpotensi berkaitan dengan militerisasi dan dimanfaatkan sebagai instrumen politik menjelang pemilihan umum mendatang.

Kekhawatiran itu disampaikan dengan merujuk pada pembahasan mengenai militerisasi yang sebelumnya disinggung Dani dalam forum yang sama.

"Kemudian, koperasi desa, militerisasi, salah satu bentuknya kan adalah koperasi desa. Dan bahkan bisa saja terjadi dengan situasi pemilu yang juga sudah mulai dirusak," tuturnya.

Bivitri menilai program-program pemerintah perlu dikaji tidak hanya dari sisi tujuan dan manfaat yang dijanjikan, tetapi juga dari potensi dampaknya terhadap tata kelola pemerintahan dan demokrasi.

Menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, kritik Bivitri menyoroti dua program unggulan pemerintah, yakni MBG dan Kopdes Merah Putih. Ia mendesak evaluasi menyeluruh serta mempertimbangkan penghentian program yang dinilai menimbulkan persoalan serius.

Sorotan terhadap kasus keracunan dalam pelaksanaan MBG dan kekhawatiran mengenai potensi penggunaan Kopdes Merah Putih sebagai alat politik menjadi bagian dari kritik yang disampaikannya dalam Konferensi Republik.

Menurut Bivitri, evaluasi mendasar diperlukan agar persoalan yang menjadi sorotan tidak terus berlanjut dan pelaksanaan kebijakan pemerintah tetap memperhatikan keselamatan masyarakat, akuntabilitas, serta prinsip demokrasi.