Istana Wapres Gibran di IKN Habiskan Rp1,7 Triliun, Dibandingkan dengan Gedung Putih AS

Anggaran pembangunan Istana Wakil Presiden (Wapres) di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang mencapai Rp1,7 triliun menjadi sorotan sosiolog Nanyang Technological University (NTU) Singapura, Prof. Sulfikar Amir, Ph.D. Ia mempertanyakan urgensi pembangunan istana khusus wakil presiden dengan anggaran sebesar itu.

Kritik tersebut disampaikan Sulfikar saat berbincang dengan Abraham Samad dalam tayangan YouTube Abraham Samad SPEAK UP pada 15 Oktober 2026. Dalam diskusi itu, ia membandingkan konsep fasilitas kepresidenan di Indonesia dengan sistem pemerintahan Amerika Serikat.

Sulfikar menjelaskan bahwa pusat kekuasaan eksekutif Amerika Serikat berada di Gedung Putih (White House). Presiden dan wakil presiden bekerja dalam kompleks yang sama sehingga, menurut dia, Indonesia tidak harus membangun istana tersendiri bagi wakil presiden.

"Istana presiden itu adalah Gedung Putih, dan Wapres sebagai rekan kerja dari presiden itu kerjanya di situ juga, tetap di situ kan, cuma menempati ruangan tertentu. Jadi enggak perlu bikin istana Wapres kayak gitu," tegas Sulfikar.

Ia mengakui desain arsitektur Istana Wapres di IKN terlihat lebih elegan dibandingkan Istana Presiden yang bentuknya sempat memicu perdebatan publik. Namun, menurut Sulfikar, tampilan bangunan tidak menghilangkan pertanyaan mengenai kebutuhan dan manfaat fasilitas tersebut.

Sulfikar menilai pengeluaran Rp1,7 triliun untuk membangun istana khusus wakil presiden perlu dipertanyakan dari sisi prioritas anggaran. Ia berpandangan dana sebesar itu seharusnya dapat dipertimbangkan untuk kebutuhan pembangunan infrastruktur publik di berbagai daerah.

Selain persoalan anggaran, Sulfikar juga menyoroti perhatian Presiden ke-7 RI Joko Widodo terhadap pembangunan Istana Wapres menjelang akhir masa jabatannya. Ia menduga perhatian tersebut berkaitan dengan posisi Gibran Rakabuming Raka, putra Jokowi, yang kemudian menjadi wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto.

"Sepertinya kalau saya perhatikan di akhir-akhir masa jabatannya, Jokowi memberikan perhatian khusus terhadap pembangunan Istana Wapres. Mungkin pikir, 'Oh, anak saya sebentar lagi akan mendiami itu', kan 1,7 triliun coba untuk biaya itu," ungkapnya.

Baca Juga: Anggaran IKN Terjun Bebas jadi Rp6 Triliun, Prabowo Tak Tertarik Lanjutkan Program Jokowi?

Pandangan tersebut merupakan penilaian Sulfikar terhadap perhatian Jokowi pada proyek pembangunan Istana Wapres. Ia mengaitkannya dengan kemungkinan adanya pertimbangan personal dan politik dalam penyelesaian proyek tersebut.

Sulfikar juga mengkritik orientasi pembangunan yang dinilainya terlalu menekankan warisan fisik atau legacy pemerintahan. Menurut dia, pembangunan fasilitas monumental di IKN perlu dibandingkan dengan kebutuhan infrastruktur publik di kota-kota lain yang masih membutuhkan perbaikan.

Ia mempertanyakan pilihan mengalokasikan anggaran besar untuk istana di kawasan ibu kota baru ketika pembangunan sarana publik di berbagai daerah juga memerlukan perhatian. Dalam pandangannya, keputusan tersebut berpotensi menambah beban anggaran bagi pemerintahan berikutnya.