Bahlil Pertimbangkan Moratorium Smelter Nikel di Tengah Oversupply 2,5 Juta Ton

Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil Lahadalia, mengatakan pemerintah tengah mempertimbangkan kebijakan moratorium terhadap pembangunan smelter nikel di tengah kondisi kelebihan pasokan atau oversupply di pasar global.

Bahlil mengatakan opsi tersebut masih perlu dikaji lebih lanjut. Pemerintah ingin memastikan kebijakan hilirisasi nikel ke depan mampu menghasilkan nilai tambah yang lebih besar di dalam negeri, bukan hanya berhenti pada produk setengah jadi.

"Pemerintah sedang mempertimbangkan untuk membuat satu kebijakan. Sekarang kan hilirisasi itu yang kita inginkan adalah ending-nya nilai tambah 100 persen di sini," kata Bahlil dalam konferensi pers di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (16/10/2026).

Menurut Bahlil, saat ini sejumlah smelter masih menghasilkan produk antara dengan tingkat pengolahan sekitar 50-60 persen. Produk tersebut belum menjadi produk hilir dengan nilai tambah maksimal.

"Di industri sekarang smelter masih ada produk sasaran antara, 60 persen, 50 persen. Nah, yang menghasilkan produk yang turunannya baru 50-60 persen ini, ini mungkin setelah nanti kajian dulu ya," ujarnya.

Pertimbangan mengenai moratorium tersebut tidak terlepas dari kondisi pasar nikel global. Bahlil menyebut saat ini terjadi oversupply sekitar 2,5 juta ton jika dibandingkan antara produksi dan konsumsi dunia.

"Kalau memang kita ini sudah terjadi oversupply di nikel itu. Terjadi oversupply 2,5 juta antara konsumsi dunia dengan produksi," terang Bahlil.

Kondisi tersebut menjadi salah satu dasar pemerintah untuk mengevaluasi kembali arah pengembangan kapasitas pengolahan nikel di dalam negeri. Pemerintah dinilai perlu memastikan pertumbuhan kapasitas smelter sejalan dengan kebutuhan pasar dan pengembangan industri hilir.

Bahlil mengatakan pemerintah ke depan akan lebih mendorong industri-industri hilir yang mampu mengolah bahan baku nikel menjadi produk dengan nilai tambah lebih tinggi.

Baca Juga: Ada Rumor Haji Isam Bakal Ditunjuk Gantikan Bahlil

Baca Juga: Stok Pertalite Kini Tak Sampai 20 Hari, Ini Kata Bahlil

"Nah, ke depan kita akan dorong adalah industri-industri hilirnya, supaya bahan baku setengah jadi ini tidak semuanya dibawa ke luar negeri. Itu yang dimaksud," tandasnya.

Dengan kebijakan tersebut, pemerintah ingin proses hilirisasi tidak hanya meningkatkan jumlah smelter, tetapi juga memperkuat rantai industri hingga menghasilkan produk turunan di dalam negeri.

Meski demikian, Bahlil belum menyampaikan bentuk maupun waktu penerapan moratorium tersebut. Ia menegaskan kebijakan masih dalam tahap pertimbangan dan membutuhkan kajian sebelum pemerintah mengambil keputusan.