Budi Arie Sentil Framing Isu Prabowo-Jokowi Retak, Singgung Momen HUT TNI

Momen Presiden Prabowo Subianto yang disebut tidak menyalami Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) saat peringatan HUT ke-81 TNI pada 5 Oktober 2026 menjadi salah satu bahan spekulasi mengenai hubungan kedua tokoh. Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi menilai narasi semacam itu berisiko dimanfaatkan untuk memperkeruh suasana politik.

Budi Arie menegaskan, masyarakat tidak seharusnya terburu-buru menarik kesimpulan dari satu peristiwa. Ia menilai ada pihak yang membingkai kejadian tertentu untuk membangun kesan bahwa hubungan Prabowo dan Jokowi sedang merenggang.

"Jangan sesuatu yang enggak kelir goreng-goreng tapi enggak apa-apa tukang framing tukang--biasa aja di dalam dunia politik, gitu loh," kata Budi Arie, Kamis (16/10/2026).

Menurut Budi Arie, narasi keretakan hubungan kedua tokoh dapat memicu perpecahan di antara kelompok pendukung. Ia mengingatkan bahwa persatuan justru dibutuhkan agar energi politik dapat diarahkan untuk kepentingan bangsa.

"Yang menikmati orang-orang yang kurang memahami betapa pentingnya persatuan bagi bangsa ini. Kita kadang-kadang lupa untuk bersatu," ujarnya.

Spekulasi mengenai hubungan Prabowo dan Jokowi tidak hanya muncul dari momen HUT TNI. Isu tersebut juga berkembang seiring perombakan Kabinet Merah Putih yang dilakukan Prabowo selama masa pemerintahannya.

Dalam dua tahun kepemimpinannya, Prabowo disebut telah melakukan reshuffle kabinet sebanyak delapan kali. Sejumlah pejabat yang dikenal menonjol pada era Jokowi turut mengalami pencopotan atau pergeseran jabatan, sehingga memunculkan dugaan adanya upaya menyingkirkan orang-orang dekat mantan presiden tersebut.

Baca Juga: Klaim Dirinya dan Gibran Jadi Sasaran Operasi Politik, Jokowi Sudah Kantongi Dalangnya?

Beberapa nama yang disebut dalam konteks perombakan itu antara lain mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Pratikno, Jenderal Maruli Simanjuntak, serta Budi Arie sendiri. Namun, pergantian jabatan tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan adanya agenda politik untuk menyingkirkan kelompok Jokowi.

Budi Arie juga menyoroti narasi yang menyebut pendukung Jokowi akan disingkirkan dari lingkaran kekuasaan Prabowo. Ia meminta masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh dugaan yang belum memiliki kepastian.

"Jadi jangan menafsirkan sesuatu begini begini begini begini dipanas-panasin kelompok, kelompok pendukung Pak Jokowi dipanasin terus, udah mau disingkirkan semuanya, mau ditipu, mau disingkirkan oleh kelompok Presiden Prabowo, ngadu domba terus gimana?" tutur Budi Arie.

Ia mengingatkan bahwa perdebatan mengenai hubungan kedua tokoh seharusnya tidak mengalihkan perhatian pemerintah dan masyarakat dari persoalan yang lebih mendesak. Menurut dia, energi politik perlu diarahkan untuk memastikan kebutuhan rakyat tetap menjadi prioritas.

"Menurut saya waktu yang sekarang ini dipakai dulu untuk fokus ngurusin rakyat," imbuhnya.

Di tengah spekulasi tersebut, Budi Arie menegaskan bahwa penataan kabinet merupakan hak prerogatif Prabowo sebagai presiden. Ia memandang reshuffle sebagai bagian dari kewenangan kepala negara dalam mengatur pemerintahan, bukan bukti bahwa hubungan Prabowo dan Jokowi telah memburuk.

Pernyataan Budi Arie menjadi penegasan sikap Projo di tengah berkembangnya spekulasi mengenai hubungan dua tokoh tersebut. Meski perombakan jabatan dan momen protokoler dapat memunculkan beragam tafsir, dugaan keretakan hubungan maupun motif penyingkiran kelompok tertentu tetap perlu dibedakan dari fakta yang dapat diverifikasi.