BGN Ungkap Mekanisme Distribusi MBG Saat Sekolah Terapkan PJJ

Badan Gizi Nasional (BGN) mengatur penyaluran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ketika sekolah menerapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ) dengan mempertimbangkan kebijakan pemerintah daerah (pemda) serta tahapan persiapan makanan yang telah dilakukan oleh penyelenggara.

Kepala BGN Sudaryono mengatakan, distribusi makanan tidak selalu langsung dihentikan apabila pemberitahuan perubahan kegiatan belajar mengajar diterima ketika proses memasak sudah berlangsung. Dalam kondisi tersebut, makanan yang telanjur disiapkan tetap disalurkan dengan mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sebaliknya, jika pemberitahuan penghentian layanan diterima sebelum pembelian bahan pangan dilakukan, distribusi MBG pada hari berikutnya tidak dilaksanakan.

"Kalau pemberitahuan datang ketika proses persiapan dan memasak sudah berjalan, makanan yang telanjur dibuat tetap didistribusikan. Namun, jika penghentian sudah diumumkan sebelum belanja bahan dilakukan, maka pada hari berikutnya tidak ada distribusi," kata Sudaryono di Jakarta, Jumat (16/10/2026).

Ia menjelaskan, mekanisme tersebut diterapkan untuk mengantisipasi bahan pangan dan makanan yang sudah terlanjur disiapkan agar tidak terbuang. Selain itu, penyaluran makanan tetap harus mengikuti ketentuan yang berlaku sehingga penggunaan anggaran dan bahan pangan dapat dipertanggungjawabkan.

Sudaryono menegaskan, penyaluran makanan dalam kondisi tersebut bukan berarti layanan MBG tetap berjalan normal selama PJJ. Pelaksanaannya bergantung pada waktu pemberitahuan penghentian diterima dan sejauh mana proses persiapan makanan telah dilakukan.

Baca Juga: BGN Targetkan MBG Prasmanan di 5.000 SPPG, Anggaran Tetap Rp15.000

Baca Juga: BGN Ubah Skema Insentif MBG, Rp6 Juta Tak Lagi Rata untuk Semua Dapur

Penyesuaian ini menjadi acuan bagi penyelenggara MBG di berbagai daerah yang menerapkan PJJ, termasuk wilayah Kalimantan, Sumatra, dan Papua yang tengah menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Menurut Sudaryono, makanan yang sudah selesai disiapkan perlu disalurkan melalui mekanisme yang jelas agar distribusinya dapat dipertanggungjawabkan. Dengan begitu, pengelolaan sumber daya program tetap memperhatikan efisiensi tanpa mengabaikan kebijakan pemerintah daerah.

BGN pun menerapkan mekanisme tersebut untuk menjaga tata kelola program MBG tetap terukur ketika terjadi perubahan kegiatan belajar mengajar. Penyesuaian distribusi berdasarkan kondisi di lapangan diharapkan dapat mencegah pemborosan bahan pangan sekaligus memastikan pelaksanaan program sesuai ketentuan.