BGN Targetkan MBG Prasmanan di 5.000 SPPG, Anggaran Tetap Rp15.000

Badan Gizi Nasional (BGN) menargetkan penerapan sistem prasmanan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di 5.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) hingga akhir 2026. Skema ini diharapkan dapat mengurangi limbah makanan dengan memberi keleluasaan kepada siswa untuk mengambil porsi sesuai kebutuhan.

Kepala BGN Sudaryono mengatakan, uji coba sistem prasmanan di sejumlah lokasi menunjukkan tingkat konsumsi makanan yang tinggi. Menurutnya, metode ini membuat siswa lebih leluasa menentukan jumlah makanan yang akan dikonsumsi.

"Saya lihat memang dari beberapa yang sekarang sudah jalan, ini tingkat habisnya, tingkat kebersihannya tinggi, ya, jadi, orang juga senang," kata Sudaryono di Jakarta, Jumat (16/10/2026).

Ia menjelaskan, kebutuhan makan setiap siswa berbeda meskipun berada di tingkat kelas yang sama. Pembagian makanan dengan porsi seragam berpotensi menimbulkan sisa karena jumlah yang dibutuhkan setiap anak tidak selalu sama.

Melalui sistem prasmanan, siswa dapat mengambil makanan dalam jumlah lebih sedikit atau lebih banyak sesuai kebutuhan. Siswa juga dapat menambah porsi apabila masih tersedia makanan.

"Nah, tadinya kan kecil-besar kan porsinya sama, ini sekarang kan porsi besar-kecil sama (dalam satu prasmanan), tetapi kalau ada yang (porsinya) besar dan dia mau nambah, ada sisa, dia boleh nambah," ujarnya.

Sudaryono menegaskan, perubahan metode penyajian tersebut tidak akan menambah biaya MBG yang ditetapkan sebesar Rp15.000 per porsi. Anggaran tetap dihitung berdasarkan jumlah siswa penerima program, sedangkan pengurangan limbah makanan menjadi salah satu perhatian dalam pelaksanaannya.

"Kita melayaninya kan Rp15 ribu dikalikan jumlah anak sekolah, ya, tetapi bahwa waste (limbah)-nya itu kan yang menjadi perhatian," katanya.

BGN saat ini menguji coba sistem prasmanan di sejumlah wilayah, mulai dari Pulau Jawa, Aceh, dan Palembang hingga daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), termasuk Merauke.

Sudaryono mengatakan, hasil uji coba akan menjadi bahan evaluasi sebelum penerapan diperluas. Pemerintah ingin mengidentifikasi dan mengatasi kendala pada tahap awal agar pelaksanaan program berjalan optimal.

Baca Juga: Insentif Rp6 Juta Dapur MBG Dicoret, BGN: Mitra Tidak Mungkin Rugi, tapi...

Baca Juga: BGN Soal Sekolah Menolak MBG: Kita Harus Arif, Ini Bukan Soal Suka atau Tidak Suka

Baca Juga: BGN Ubah Skema Insentif MBG, Rp6 Juta Tak Lagi Rata untuk Semua Dapur

Berdasarkan laporan BGN pada Jumat (16/10/2026), sebanyak 66 SPPG di berbagai wilayah Indonesia telah menjadi lokasi percontohan MBG dengan sistem prasmanan.

BGN berencana memperluas penerapan secara bertahap, dari 66 SPPG menjadi 500, kemudian 1.000 hingga 1.500 SPPG. Setelah melalui evaluasi dan perbaikan, sistem tersebut ditargetkan menjangkau 5.000 SPPG pada akhir 2026.

"Jadi, kami ingin piloting ini betul-betul prima, kami bisa lihat dan mitigasi semua persoalannya, bisa kita atasi, baru kemudian kita secara bertahap," paparnya.