Pemerintah Dikritik Lamban Tangani Karhutla, Dudung: Upaya-upaya Itu Sudah Dilaksanakan

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman menegaskan pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berlangsung selama dua bulan terakhir. Ia membantah anggapan bahwa pemerintah hanya diam menghadapi krisis tersebut.

Dudung menyampaikan hal itu setelah memimpin rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga bersama unsur TNI, Polri, serta BIN di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Senin (19/10/2026). Pertemuan tersebut membahas kendala teknis penanganan karhutla sebelum persoalan itu dibawa ke rapat bersama Presiden Prabowo Subianto.

"Penanganan-penanganan ini tidak tidak seperti apa yang kita bayangkan seakan-akan pemerintah ini tidak berbuat. Upaya-upaya itu sudah dilaksanakan," tegas Dudung.

Ia mengakui pemadaman karhutla menghadapi tantangan besar karena luasnya kawasan terbakar dan sulitnya medan. Pemerintah, menurut dia, telah mengerahkan alutsista udara serta ribuan personel gabungan untuk menekan penyebaran titik api, meski operasi tersebut memiliki risiko keselamatan tinggi.

"Memang begitu sulitnya dalam menangani permasalahan-permasalahan karhutla ini, tidak semudah apa yang kita bayangkan," kata Dudung.

Selain pemadaman, pemerintah juga menindak dugaan pembakaran hutan secara ilegal. Dudung menyebut sebanyak 97 perusahaan di wilayah Sumatera dan Kalimantan telah masuk dalam proses hukum lebih lanjut.

Baca Juga: Anggota DPR Anggota Koalisi: Tetapkan Karhutla Jadi Bencana Internasional, Negara Lain Harus Ikut Tanggung Jawab

"Ada 97 perusahaan-perusahaan secara keseluruhan, baik di sekitar Kalimantan, Pulau Sumatera. Ini yang sudah proses hukum selanjutnya," imbuhnya.

Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan memimpin rapat terbatas untuk mengevaluasi komando operasi penanganan karhutla hingga tingkat teritorial terbawah, termasuk komandan distrik militer (Dandim) dan komandan rayon militer (Koramil). Langkah tersebut dilakukan untuk memeriksa penanganan karhutla dari tingkat pusat hingga daerah.