Prof. Jimly Sarankan Gibran Hadapi Isu Pemakzulan dengan Tenang dan Jangan Pencitraan

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie menyarankan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka lebih fokus pada pengelolaan pemerintahan daripada aktivitas politik pencitraan.

Menurut Jimly, Gibran dapat mengambil peran lebih besar dalam memperbaiki koordinasi kabinet di tengah banyaknya jabatan Menteri Koordinator (Menko).

Nasihat tersebut disampaikan Jimly saat berbincang dalam siniar Total Politik. Ia menilai salah satu persoalan dalam pemerintahan saat ini adalah koordinasi antarkementerian yang dinilai belum berjalan optimal karena banyaknya posisi koordinator.

"Salah satu hal yang menjadi kekurangan dalam pemerintahan ini adalah manajemen koordinatornya. Kebanyakan, dari tujuh nambah satu jadi delapan. Dalam hukum besi organisasi, makin banyak koordinator, makin tidak ada koordinasi," papar Jimly.

Menurut pakar hukum tata negara tersebut, posisi wakil presiden memiliki kedudukan strategis untuk membantu presiden menjalankan pemerintahan. Karena itu, ia menyarankan Gibran memanfaatkan perannya untuk memperkuat koordinasi dan memastikan program pemerintah berjalan lebih efektif.

Jimly juga meminta Gibran mengurangi aktivitas yang berpotensi dipersepsikan sebagai upaya membangun citra politik menjelang Pemilihan Presiden 2029. Ia menilai perhatian terhadap persoalan manajemen pemerintahan seharusnya menjadi prioritas.

"Saya sarankan dia tidak usah main, dalam tanda petik, politik pencitraan. Misalnya datang ke mana-mana, lihat gorong-gorong, lihat kesedihan rakyat. Itu akan dianalisa orang, 'Waduh, dia main politik, dia sudah mempersiapkan diri untuk 2029'," tegas Jimly.

Ia kemudian menekankan bahwa pekerjaan mengelola pemerintahan tidak boleh terabaikan oleh aktivitas yang lebih mudah menarik perhatian publik.

"Padahal ada hal yang tidak dikerjakan, yaitu manajemen pemerintahan."

Baca Juga: Selain Ijazah Gibran, Peluang Roy Suryo Bawa Kasus Fufufafa Dinilai Tetap Harus Lewat DPR

Selain persoalan manajemen kabinet, Jimly turut menanggapi dorongan pemakzulan (impeachment) terhadap Gibran yang berkembang di ruang publik. Ia menyarankan agar wakil presiden tidak meresponsnya secara frontal, melainkan tetap tenang dan menunjukkan kinerja melalui tugas pemerintahan.

"Soal isu impeachment ini, bilang saja 'Ya oke enggak apa-apa, saya tunggu saja'. Selesai itu, enggak usah dilawan. 'Monggo, silakan saya tunggu', begitu," pungkas Jimly.

Menurut Jimly, fokus pada pelaksanaan tugas dan pembenahan manajemen pemerintahan merupakan langkah yang dapat diambil Gibran di tengah sorotan publik. Ia menempatkan efektivitas koordinasi kabinet sebagai salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian.