Bahlil Sebut Kebutuhan Listrik Data Center RI Bisa Tembus 20 GW

Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia memperkirakan kebutuhan tambahan daya listrik untuk mendukung pengembangan pusat data (data center) di Indonesia mencapai 20 gigawatt (GW) atau setara 20.000 megawatt (MW).

Besarnya kebutuhan energi tersebut mendorong pemerintah memperkuat koordinasi antara sektor energi dan digital, terutama untuk memastikan pembangunan pusat data dan fasilitas kecerdasan artifisial (AI) berjalan seiring dengan kesiapan pasokan listrik nasional.

Bahlil menyatakan koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) diperlukan untuk memetakan lokasi pembangunan pusat data sekaligus menyiapkan pasokan energi sesuai kebutuhan setiap proyek.

“Saya akan minta data lokasi dari teman-teman yang akan membangun data center, supaya supply energinya itu bisa langsung disediakan,” ujar Bahlil dalam acara Bali Tech Week 2026 di Denpasar, Bali, Senin (19/10/2026).

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan pembangunan pusat data dan AI Factory perlu terintegrasi dengan perencanaan sektor energi. Menurutnya, pengembangan infrastruktur AI tidak dapat lagi dilakukan secara terpisah oleh masing-masing sektor.

“Hal-hal terkait dengan pembangunan AI Factory, termasuk data center AI Factory, itu harus dilakukan tidak lagi secara terpisah sektor per sektor, tapi dalam sebuah koordinasi yang kuat,” kata Meutya.

Ia menilai keterkaitan kebijakan digital dan energi menjadi penting karena ketersediaan energi merupakan salah satu fondasi bagi keberlangsungan pengembangan AI, baik di Indonesia maupun secara global.

“Koordinasi yang kuat dengan Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi menjadi penting karena di dalamnya ada ekosistem energi yang berkaitan dengan keberlangsungan pengembangan artificial intelligence,” jelas Meutya.

Selain memastikan ketersediaan energi, Bahlil menyoroti pentingnya pengaturan investasi pusat data agar manfaat ekonominya tidak hanya dinikmati oleh investor, tetapi juga pelaku usaha nasional dan daerah.

Ia mengatakan pemerintah akan menyiapkan regulasi yang memungkinkan investor asing masuk sekaligus mendorong kolaborasi dengan pengusaha lokal di wilayah tempat investasi dilakukan.

“Kita akan membuat satu regulasi yang win-win. Kita silakan mereka masuk, tapi juga hargai, dan bagaimana berkolaborasi dengan pengusaha nasional, pengusaha daerah di mana investasi itu akan dilakukan,” tegas Bahlil.

Baca Juga: Danantara Bidik Pendapatan US$7 Miliar dari Industri Data Center

Baca Juga: Meutya Hafid Bela Dedi Mulyadi Soal Penghentian Data Center AI Milik BDx

Menurutnya, pembangunan pusat data membutuhkan modal dan teknologi besar, tetapi jumlah tenaga kerja yang terserap secara langsung relatif terbatas. Di sisi lain, fasilitas tersebut memerlukan sumber daya yang signifikan untuk beroperasi, termasuk listrik dan air.

Karena itu, pemerintah ingin memastikan investasi pusat data turut menciptakan peluang usaha bagi masyarakat sekitar. Keterlibatan pelaku usaha lokal diharapkan dapat memperluas dampak ekonomi investasi di luar pembangunan infrastruktur digital itu sendiri.

“Investasi yang berkualitas adalah investasi yang bersinergi. Bukan hanya persoalan nilai uang,” ujarnya.