Pakar: Pemerintah yang Over Obesitas Biasanya Geraknya Lambat

Pakar Ilmu Komunikasi Politik Henri Subiakto melontarkan kritik tajam terhadap pemerintah yang dinilainya lamban dalam menangani berbagai persoalan aktual. Ia bahkan menggunakan istilah “over obesitas” untuk menggambarkan pemerintahan yang dianggap terlalu gemuk, tidak efektif, dan justru terbebani oleh kebutuhan operasionalnya sendiri.

"Pemerintah yg over obesitas biasanya geraknya lambat. Tak mampu bergerak cepat, efektif dan tidak efisien. Tubuhnya yg nggelembung sudah jadi beban hidup yg tidak sehat. Energinya habis lebih untuk memenuhi kebutuhan makan bagi badan yg terlalu gemuk dan terlanjur rakus," tulisnya di akun X, dikutip Selasa (20/10/2026).

Henri menilai, kondisi tersebut membuat penanganan persoalan di lapangan tidak berjalan optimal. Menurut dia, aktivitas para pemimpin lebih banyak diisi dengan berbicara dan menggelar rapat, sementara jumlah pihak yang benar-benar bekerja langsung di lapangan dinilainya masih terbatas.

Baca Juga: 2 Tahun Prabowo-Gibran, Menko Airlangga Klaim Politik-Ekonomi Stabil

"Berbagai masalah aktual lalu tidak tertangani dengan baik. Pemimpinnya lebih banyak bicara, rapat, teriak dan asyik makan sebagaimana business as usual. Mereka yg beneran bekerja di lapangan amat terbatas," ujarnya.

Ia kemudian menyinggung kebakaran hutan dan lahan yang dihadapi Indonesia, sekaligus tekanan pada nilai tukar rupiah dan pasar saham. Henri mempertanyakan prioritas pemerintah karena sejumlah program, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan operasional Koperasi Desa Merah Putih, tetap berjalan di tengah persoalan tersebut.

Kritik Henri tidak berhenti pada program-program tersebut. Ia juga menyoroti penambahan pejabat beserta anggaran kesejahteraan dan fasilitas yang menyertainya. 

"Pemborosan penambahan pejabat dengan anggaran kesejahteraan dan fasilitasnya jalan terus. Kendati itu semua tidak langsung menyelesaikan masalah beban ekonomi rakyat dan tidak menghentikan ancaman bencana terhadap keselamatan rakyat dan alamnya, proyek proyek politik itu harus jalan terus," lanjutnya.

Baca Juga: Elite PDIP: Dua Tahun Ini Kondisi Kita sedang Tidak Baik-baik Saja

Lebih jauh, Henri menilai keputusan politik menjadi alasan berbagai pengeluaran tersebut terus dilaksanakan. 

"Apapun pemborosan itu harus jalan, karena sudah menjadi keputusan presiden. Sudah diputuskan oleh sang jenderal, semua harus nurut. Terlebih program itu direncanakan dan sejalan dengan kehendak sang mentor dari Solo," imbuhnya.

Henri juga melontarkan kritik mengenai dugaan perhitungan politik di balik berbagai program pemerintah. Ia menilai kepentingan kekuasaan pada 2029 lebih diutamakan daripada upaya menyelamatkan masyarakat dari persoalan ekonomi dan ancaman bencana.

"Semua sudah berdasar kalkulasi politik, dan demi kekuasaan di 2029. Bukan untuk mendahulukan menyelamatkan nasib rakyat. Ibarat ada lahan pekarangan rakyat terbakar hebat, pemerintah lebih mendahulukan aparatnya untuk mengurusi bagi bagi nasi bungkus di tempat lain karena sudah terlanjur jadi keputusan yg tidak boleh diganggu gugat," tutup Henri.