Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Otomotif
Energi
Meet The Leaders
Indeks
Video
About Us
Social Media

Pakar Ragu Listyo Sigit Jadi End User Penyadapan Prabowo: Pasti Ada yang Order

Pakar Ragu Listyo Sigit Jadi End User Penyadapan Prabowo: Pasti Ada yang Order Kredit Foto: Tim Komunikasi dan Media AIS Forum 2023
Warta Ekonomi, Jakarta -

Polemik dugaan penyadapan ilegal yang menyeret nama mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo memunculkan pertanyaan baru. Pakar Ilmu Komunikasi Universitas Airlangga (UNAIR) Henri Subiakto meragukan Listyo merupakan pihak yang menjadi pengguna akhir atau end user dalam praktik tersebut. 

"Tidak mungkin Listyosigit itu end user penyadapan. Pasti ada yang order padanya. Sampai kurun waktu tertentu, Polisi menyadap sengaja dibiarkan oleh atasannya yaitu presiden," tulisnya di akun X, dikutip Kamis (19/11/2026).

"Kenapa penyadapan dilakukan secara ilegal tanpa tata kelolanya diatur UU? Tak lain saat itu untuk mengawasi oposisi, mengintimidasi lawan, mengumpulkan bahan kompromat, mengendalikan narasi publik, hingga mencegah adanya gerakan politik yang merugikan penguasa," sambungnya.

Baca Juga: Cawapres Baru Pengganti Gibran Masih Misterius, Istana Sebut Namanya Sudah Ada di...

Ia juga menilai penyadapan secara masif dapat digunakan untuk memantau aktivitas oposisi, aktivis, partai politik, hingga kelompok masyarakat sipil secara langsung. Henri menyebut pengawasan tersebut memungkinkan pihak tertentu mengantisipasi aksi maupun kritik yang dinilai mengganggu kepentingan penguasa.

"Penyadapan massif saat itu tak lain untuk menekan oposisi. Mengawasi dan memonitor aktivis, mengunci partai politik, dan kelompok masyarakat sipil, secara real-time. Kalau ada rencana aksi, atau kritik yang mengganggu bisa dicegah sebelum berkembang. Itu yang namanya Kompromat dan blackmai," ujarnya.

"Dilakukan dengan monitoring komunikasi elit dan warga negara lewat penyadapan. Itulah bentuk “licik” model Pengendalian informasi dan opini. Data penyadapan digabung dengan pantauan media sosial, lokasi, dan perilaku online untuk menargetkan disinformasi, sensor selektif, atau propaganda yang lebih tepat sasaran. Itu terjadi sebelum presidennya Prabowo," lanjutnya.

Baca Juga: Gerindra Desak Orang Dekat Eks Kapolri Listyo Sigit Disingkirkan dari Istana

Henri turut menyinggung dugaan penyadapan yang sampai menyasar Presiden Prabowo. Ia menilai hal tersebut menjadi persoalan serius dan mempertanyakan sejauh mana keterlibatan Listyo dalam dugaan praktik tersebut.

"Celakanya penyadapan sebagai senjata ilegal tersebut juga dipakai nyasar hingga Presiden Prabowo. Kebat keliwat yang tentu saja bikin geger, ribut dan banyak yang tidak menyangka perilaku nekad yang dilakukan Jenderal Polisi Listyosigit dan kawan kawannya. Pantas saja selama ini mereka bisa merajalela dan efektif mengendalikan politik," tuturnya.

Pada akhirnya, Henri menduga ada pihak lain yang memiliki pengaruh terhadap Listyo. Henri juga mengaitkan polemik tersebut dengan perubahan politik yang disebutnya berdampak hingga Gibran mundur.

"Persoalannya, apakah Listyosigit ini puncak piramid pelaku makar itu? Saya kok tidak percaya demikian. Listyo berani nekad ini tentu punya bos atau atasan yg mempengaruhinya. Karena eksesnya membawa perubahan politik signifikan, hingga Gibran mundur setelah terbongkar dan terbuka satu persatu," pungkas Henri.

Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.

Penulis: Belinda Safitri
Editor: Belinda Safitri