Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Otomotif
Energi
Meet The Leaders
Indeks
Video
About Us
Social Media

BEM UI Gelar Aksi Demonstrasi di Tugu Tani, Soroti Penanganan Karhutla

BEM UI Gelar Aksi Demonstrasi di Tugu Tani, Soroti Penanganan Karhutla Kredit Foto: Syarief Muhammad Syafiq
Warta Ekonomi, Jakarta -

Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) membawa lima tuntutan dalam aksi unjuk rasa di kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat, Selasa (20/10/2026) sore. Tuntutan tersebut mencakup penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), pembenahan kebijakan ekonomi, hingga penurunan biaya pendidikan.

Wakil Ketua BEM UI 2026, Fathimah Azzahra, mengatakan tuntutan pertama adalah menetapkan karhutla sebagai bencana nasional sekaligus memulihkan ekosistem yang terdampak.

“Yang pertama adalah untuk menetapkan Karhutla sebagai bencana nasional dan untuk memulihkan ekosistem di sana tentunya, ya,” kata Fathimah di kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat, Selasa (20/10/2026).

Tuntutan kedua berkaitan dengan pembenahan tata kelola kebijakan ekonomi. BEM UI menilai perbaikan kebijakan diperlukan untuk mengatasi ketimpangan sosial yang masih terjadi di masyarakat.

“Dan yang kedua, juga untuk membenahi tata kelola kebijakan ekonomi untuk memberantas ketimpangan sosial yang sampai hari ini kita masih lihat,” ujarnya.

Baca Juga: Saidiman Ahmad Heran dengan Alasan Dudung soal Karhutla: Gengsi Lebih Penting dari Keselamatan Warga?

Selanjutnya, mahasiswa menuntut penghentian penyempitan ruang sipil dan militerisasi. Fathimah mengatakan isu tersebut bukan kali pertama disuarakan BEM UI, tetapi masih menjadi tuntutan karena pihaknya menilai belum melihat perubahan yang berarti.

“Dan yang ketiga, untuk menghentikan penyempitan ruang sipil dan militerisasi, yang sebenarnya ini juga tuntutan yang sudah cukup sering kita bawa ya, sebetulnya, tapi masih harus kita bawa lagi karena rasanya belum terlalu ada perubahan gitu ya arahnya,” tuturnya.

Tuntutan keempat adalah pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Fathimah menyoroti kondisi yang dinilainya mengkhawatirkan dan mengingatkan agar praktik tersebut tidak kembali marak seperti pada masa lalu.

“Dan yang keempat, untuk memberantas KKN yang kita lihat sangat mengkhawatirkan kondisinya hari ini kalau sampai kembali lagi seperti dulu, ya,” katanya.

Adapun tuntutan kelima menyasar sektor pendidikan. BEM UI meminta pemerintah menurunkan biaya pendidikan dan mewujudkan sistem pendidikan yang berpihak kepada rakyat.

“Dan yang kelima, untuk menurunkan biaya pendidikan dan untuk mewujudkan sistem pendidikan yang mengabdi kepada rakyat,” ujar Fathimah.

Lima tuntutan tersebut menjadi bagian dari aksi BEM UI bersama aliansi mahasiswa perguruan tinggi lain untuk mengevaluasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Mahasiswa mendorong perubahan kebijakan di berbagai sektor, mulai dari lingkungan, ekonomi, ruang sipil, pemberantasan KKN, hingga pendidikan.

Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.

Penulis: Syarief Muhammad Syafiq
Editor: Istihanah

Tag Terkait: