Greenpeace Protes Krisis Iklim di Bundaran HI, Wakil Ketua MPR Ungkit Kebijakan Prabowo

Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno merespons aksi Greenpeace Indonesia yang memprotes penanganan krisis iklim di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat.

Aksi Greenpeace berlangsung pada Selasa (20/10/2026) pagi dengan membentangkan spanduk raksasa di Patung Selamat Datang.

Organisasi lingkungan tersebut menyoroti penanganan bencana alam, kebakaran hutan, dan dampak krisis iklim yang dinilai belum ditangani secara serius.

Menanggapi aksi tersebut, Eddy mengatakan pemerintah tidak hanya menjadikan transisi energi sebagai program prioritas, tetapi juga mulai mempercepat pelaksanaannya.

Eddy menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah mengambil langkah nyata untuk mempercepat transisi energi dan menekan emisi karbon.

"Sejak saya menangani kebijakan dan regulasi terkait transisi energi, pemerintah Presiden Prabowolah yang tidak saja memberikan komitmen, namun aksi nyata untuk mempercepat transisi energi nasional yang berbasis fosil, menuju Energi Baru dan Terbarukan (EBT)," ujar Eddy, Selasa.

Eddy memaparkan, salah satu langkah yang tengah dikejar pemerintah adalah pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 GigaWatt (GW). Pemerintah juga mempercepat pengembangan energi panas bumi, angin, nuklir, dan hidrogen.

Baca Juga: Greenpeace Indonesia: Walau Sebentar Spanduknya Tapi Ramai Dibicarakan dan Dibagikan...

Menurut Eddy, berbagai upaya tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) yang dihasilkan dari pembakaran energi fosil.

"Hal ini agar pertumbuhan ekonomi Indonesia berjalan di atas platform sustainability atau keberlanjutan," ucapnya.

Selain transisi energi, Eddy menyebut pemerintah juga melakukan sejumlah upaya untuk menangani dampak krisis iklim, antara lain melalui pengelolaan sampah, reforestasi, dan perlindungan mangrove.

Namun, ia turut menyoroti perlunya landasan hukum khusus untuk mengendalikan perubahan iklim.

Eddy menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengendalian Perubahan Iklim Berkeadilan dapat menjadi instrumen untuk menangani sekaligus memulihkan dampak krisis iklim.

"Hadirnya legislasi yang mengawal pengendalian krisis iklim akan menjadi prioritas kami, agar bisa segera dibahas dan disahkan menjadi undang-undang dalam waktu yang tidak terlalu lama," tegasnya.

Anggota Komisi XII DPR RI itu menyatakan partainya akan menggunakan fungsi pengawasan dan legislasi di DPR untuk memastikan target penurunan emisi gas rumah kaca dapat terlaksana.

Sebelumnya, aktivis Greenpeace Indonesia menggelar aksi di Patung Selamat Datang, Bundaran HI, Jakarta Pusat, Selasa pagi.

Mereka membentangkan spanduk raksasa sebagai bentuk protes terhadap penanganan bencana alam dan kebakaran hutan yang dinilai belum tuntas.

Greenpeace juga menilai pemerintah belum serius menangani krisis iklim yang semakin mempersulit kehidupan masyarakat.

Salah satu spanduk yang dibentangkan bertuliskan, "Bencana Makin Parah, Hidup Makin Susah, Apa Kerja Pemerintah?" Spanduk lainnya memuat pesan, "Tangani Krisis Iklim, Turunkan Biaya Hidup".

Juru Kampanye Keadilan Iklim Greenpeace Indonesia, Jeanny Sirait, mengatakan pihaknya terus menyuarakan dampak krisis iklim dan mendesak pemerintahan Prabowo-Gibran agar lebih serius menangani persoalan tersebut.

Jeanny menilai kelompok pekerja yang berada dalam kondisi ekonomi rentan menjadi salah satu kelompok yang paling berat merasakan dampak krisis iklim.

Ia juga menyoroti kebakaran hutan yang masih menyebabkan kualitas udara berbahaya bagi warga di sejumlah daerah di Kalimantan.

"Kabut asap berkepanjangan adalah salah satu contoh nyata bagaimana krisis ekologis membebani kehidupan masyarakat, mulai dari gangguan kesehatan hingga aktivitas ekonomi sehari-hari," kata Jeanny dalam keterangan tertulis, Selasa.

Aparat kepolisian pun menurunkan spanduk Greenpeace tersebut sekitar pukul 09.30 WIB.