Pemerintah Akui 11 Juta Warga Turun dari Kelas Menengah, Prabowo Siapkan Langkah Ini

Dalam dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, perekonomian nasional mencatat kinerja positif.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan, mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi pada kuartal I-2026 mencapai 5,61 persen.

Ia menilai capaian tersebut didorong oleh percepatan belanja pemerintah di awal tahun yang kemudian memicu meningkatnya aktivitas sektor swasta.

Baca Juga: Rocky Gerung Ungkap Penilaiannya soal Dua Tahun Prabowo-Gibran, Jawabannya Mengejutkan

Menurut dia, strategi belanja negara yang dilakukan lebih awal berhasil memberi efek berganda terhadap perekonomian. Kebijakan tersebut sekaligus menjadi jawaban atas keraguan sejumlah pihak terhadap pencapaian pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen.

“Nah, kalau misalkan beberapa ekonom yang meragukan data 5,6 persen tadi, pemerintah sudah menjelaskan bahwa itu ada front loading, itu memang government spending di awal tahun itu besar-besaran sehingga memancing swasta dan lain-lain itu chip in dan itu memang menghasilkan 5,6 persen,” kata Syahganda, dalam siaran pers, dikutip Kamis (22/10).

Tak hanya dari sisi pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga menyoroti peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan. Nilai Tukar Petani (NTP) tercatat naik dari 124 pada akhir 2024 menjadi 131 pada September 2026. Sementara itu, Nilai Tukar Nelayan (NTN) pada periode yang sama berada di level 108,85.

Syahganda menilai peningkatan kedua indikator tersebut menunjukkan bahwa hasil pertumbuhan ekonomi mulai dirasakan oleh kelompok masyarakat di lapisan bawah. Pemerintah, kata dia, berupaya memastikan manfaat pembangunan tidak hanya dinikmati kalangan tertentu.

Selain itu, peningkatan kesejahteraan masyarakat juga terlihat dari kenaikan rata-rata upah buruh sebesar 6,5 persen dalam dua tahun terakhir.

“Karena rata-rata kenaikan upah buruh sudah 2 tahun ya, 6,5 persen. Dulu berapa? Rata-rata 1 persen. Artinya ini ada shifting paradigm di mana Bapak Presiden itu pertumbuhan itu harus inklusif. Harus diarahkan kepada orang-orang yang di lapisan bawah,” tutur dia. 

Meski demikian, pemerintah mengakui masih menghadapi sejumlah pekerjaan rumah. Salah satunya adalah menyusutnya jumlah masyarakat kelas menengah. Berdasarkan data yang dipaparkan Syahganda, sekitar 11 juta warga mengalami penurunan status ekonomi dari kelas menengah menjadi kelas menengah bawah. 

Baca Juga: Prabowo Murka soal Karhutla, Ancam Bongkar Perusahaan Asing yang Terlibat

Ia mengatakan persoalan tersebut akan menjadi perhatian pemerintah pada tahun depan. Salah satu langkah yang disiapkan adalah mendorong pengembangan sektor industri, termasuk industri otomotif, guna memperluas lapangan pekerjaan dan meningkatkan daya serap tenaga kerja.

“Presiden akan masuk ke industri otomotif, tahun depan 2027 itu pasti penyerapan tenaga kerja untuk kelas menengah tadi yang komplain. Nah, itu yang sebenarnya kita harus tahu bahwa secara overall ini memang Presiden telah berhasil untuk melakukan, satu yang disebut pertumbuhan inklusif dan memastikan rakyat kita itu ikut tumbuh dalam pertumbuhan itu,” tandasnya.