Bahlil Pertimbangkan Setop Ekspor Gas ke Negara Tetangga, Ini Alasannya

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, membuka opsi penghentian ekspor gas kepada negara yang dinilai tidak kooperatif dan tidak menghargai Indonesia. Pemerintah akan mengevaluasi kontrak ekspor energi dengan negara-negara tersebut.

“Saya akan melakukan evaluasi kontrak dengan negara-negara lain yang tidak kooperatif, yang tidak saling menghargai antara hubungan sama negara,” ujar Bahlil dalam peresmian penerimaan gas Jangkrik North-East-6 (JNE#6) dan fasilitas produksi Lapangan MAHA-South Hub di Kalimantan Timur, Kamis (22/10/2026).

Bahlil menegaskan, evaluasi tersebut dapat berujung pada pertimbangan untuk tidak melanjutkan ekspor kepada negara yang dinilai tidak menghargai Indonesia.

“Saya akan melakukan evaluasi dan saya tidak segan-segan untuk mempertimbangkan untuk tidak melakukan ekspor kepada negara mereka yang tidak menghargai Indonesia,” katanya.

Meski demikian, Bahlil menyatakan Indonesia tetap membuka peluang kerja sama ekspor dengan negara yang memiliki hubungan saling menghormati. Bahkan, pemerintah bersedia menjalin kontrak baru dengan negara yang belum memiliki kontrak ekspor dengan Indonesia.

“Tapi kalau negara-negara yang menghargai Indonesia, yang kita saling menghargai, maka sekalipun mereka tidak punya kontrak, kita akan membuat kontrak dan kita akan kasih kepada mereka. Itulah asas kesetaraan,” lanjutnya.

Bahlil mengatakan kebijakan tersebut berkaitan dengan upaya menjaga kedaulatan dan ketahanan energi nasional. Dia menegaskan bahwa pemanfaatan sumber daya alam Indonesia harus mengutamakan kebutuhan dalam negeri sebelum dialokasikan untuk ekspor.

Pernyataan tersebut melanjutkan sikap Bahlil sehari sebelumnya, ketika dia membuka kemungkinan tidak memperpanjang kontrak ekspor gas ke negara tetangga apabila kebutuhan domestik belum terpenuhi.

“Saya juga mungkin memikirkan untuk gas saya tidak perpanjang untuk ekspor ke negara tetangga. Karena kan harus survival, harus memenuhi dulu kebutuhan dalam negeri,” kata Bahlil seusai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (21/10/2026).

Namun, Bahlil belum menyebutkan negara yang menjadi sasaran evaluasi, kontrak yang akan ditinjau, maupun volume ekspor yang berpotensi terdampak. Belum ada pula rincian mengenai jadwal evaluasi dan mekanisme yang akan digunakan pemerintah.

Baca Juga: Bahlil Pertimbangkan Setop Perpanjangan Kontrak Ekspor Gas ke Negara Tetangga

Baca Juga: Bahlil Pastikan Harga BBM Subsidi Tak Naik Meski ICP Tembus US$92 per Barel

Dengan demikian, pernyataan tersebut masih berupa rencana evaluasi dan pertimbangan kebijakan, bukan keputusan final untuk menghentikan seluruh ekspor gas Indonesia.

Pernah Janji Tak Pangkas Kuota Ekspor Gas 2026

Sebelumnya, pada 20 Mei 2026, Bahlil menyatakan pemerintah tidak akan memangkas kuota ekspor gas sepanjang tahun tersebut, termasuk gas yang telah dikontrakkan kepada pembeli di luar negeri.

“Saya janji kepada Bapak Ibu semua, di 2026 tidak akan ada lagi pemotongan kuota ekspor untuk pasar ataupun yang sudah dikontrakkan ke luar negeri,” ujar Bahlil dalam acara Indonesian Petroleum Association Convention and Exhibition (IPA Convex) 2026 di Tangerang, Banten.

Saat itu, Bahlil menyatakan seluruh persetujuan ekspor gas untuk 2026 telah ditandatangani pemerintah. Dia juga mengatakan pemerintah akan mencari cara lain untuk memenuhi kebutuhan gas domestik tanpa memangkas kuota ekspor yang telah disepakati.