Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Otomotif
Energi
Meet The Leaders
Indeks
Video
About Us
Social Media

Target Ekonomi 8 Persen di 2029, BSKDN: Pemda Harus Inovatif

Target Ekonomi 8 Persen di 2029, BSKDN: Pemda Harus Inovatif Kredit Foto: Dok. Kemendagri
Warta Ekonomi, Jakarta -

Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyiapkan strategi penguatan inovasi daerah untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional 8 persen pada 2029.

Pelaksana Tugas Kepala BSKDN Raden Gani Muhamad mengatakan, pencapaian target ekonomi membutuhkan peningkatan kapasitas produksi dan produktivitas yang berkelanjutan. Peran pemerintah daerah, menurutnya, ada pada perbaikan pelayanan usaha, penyediaan infrastruktur dasar, pengembangan tenaga kerja, dan penguatan ekonomi lokal.

Berdasarkan data BPS, ekonomi Indonesia tumbuh 5,29 persen pada triwulan II 2026 secara year on year. Capaian itu dinilai menjadi modal daerah, namun percepatan tetap diperlukan melalui program dan investasi yang sesuai dengan potensi wilayah masing-masing.

Raden Gani menekankan, inovasi daerah tidak seharusnya hanya menambah jumlah program atau aplikasi, tetapi harus berorientasi pada manfaat nyata. Contohnya melalui penyederhanaan layanan, perbaikan rantai pasok, dan pengembangan usaha yang terhubung dengan pasar.

"Yang penting kualitas dari inovasi bukan kuantitas. Seberapa manfaat inovasi bagi masyarakat itu yang harus kita garis bawahi," ujar Raden Gani, mengutip keterangan tertulis, Kamis (22/10/2026).

Baca Juga: Masyarakat Diminta Siap 'Telan Pil Pahit', Ekonomi Diramal Masih Berat Setahun ke Depan

Secara nasional, jumlah inovasi daerah tercatat terus meningkat. Pada 2026, ada 48.246 inovasi dari 541 Pemda, naik 31,31 persen dari 2025 yang mencatat 36.742 inovasi dari 531 Pemda. Meski jumlahnya naik, BSKDN mengingatkan agar peningkatan itu diikuti kualitas penerapan, keberlanjutan, dan manfaat yang terukur.

Hal senada disampaikan Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pengembangan SDM, Digitalisasi Pemerintah, dan Inovasi Pemerintahan Dalam Negeri BSKDN David Yama. Ia menilai inovasi perlu berkelanjutan dan terintegrasi dalam tata kelola, agar tidak berhenti saat terjadi pergantian kepala daerah.

"Volume tidak identik dengan kualitas dampak," kata David.

David juga mendorong Pemda mengevaluasi setiap inovasi agar mampu menjawab persoalan masyarakat dan kebutuhan dunia usaha, termasuk dalam mendorong produktivitas, pengembangan usaha, dan hilirisasi produk unggulan.

Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.

Penulis: Syarief Muhammad Syafiq
Editor: Istihanah