Prabowo Minta Bahlil Tak Mudah Bagi-bagi Konsesi, IUP Nganggur 2 Tahun Cabut!

Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia lebih selektif dalam memberikan konsesi sumber daya alam (SDA), khususnya izin usaha pertambangan (IUP). Prabowo menegaskan izin yang tidak menunjukkan aktivitas nyata selama lebih dari dua tahun harus dicabut.

Ia mengatakan pemerintah tidak boleh sembarangan memberikan konsesi kepada pengusaha tanpa memastikan kemampuan mereka dalam mengelola dan mengoptimalkan sumber daya alam. Pasalnya, banyak konsesi yang telah diberikan selama puluhan tahun justru tidak kunjung dikerjakan.

“Karena itu, kita tidak boleh terlalu mudah membagi-bagi konsesi. Kita harus teliti, yang kita percayakan konsesi itu dia benar punya kemampuan atau tidak untuk menjalankan,” kata Prabowo saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) 2026 di JIEXPO Convention Centre, Jakarta, Kamis (22/10/2026).

Prabowo mengungkapkan, sejumlah konsesi diduga hanya dimanfaatkan untuk kepentingan spekulasi, bukan untuk menjalankan kegiatan usaha secara produktif. Kondisi tersebut dinilai merugikan negara karena potensi kekayaan alam tidak menghasilkan manfaat optimal bagi masyarakat.

“Mungkin dulu para pengusaha tertentu berspekulasi. Minta saja konsesi, dia bukan ahli tambang, dia bukan dia nggak ngerti operasi tambang. Tapi dia minta saja. Begitu dikasih, dia pakai, entah untuk spekulasi, untuk dimasukkan ke bursa-bursa di mana. Ujungnya, ya kita juga rugi sebagai bangsa. Puluhan tahun tidak dikerjakan,” ujarnya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Prabowo menyatakan telah memberikan instruksi kepada Menteri ESDM agar mencabut konsesi yang tidak memiliki aktivitas nyata selama lebih dari dua tahun.

“Saya memberi instruksi kepada Menteri ESDM, lebih dari dua tahun tidak ada aktivitas nyata, cabut!” tegasnya.

Prabowo menekankan, penertiban konsesi merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah untuk memastikan kekayaan alam dikelola bagi kepentingan rakyat. Pemerintah pusat hingga daerah, menurutnya, harus memastikan izin yang diberikan benar-benar dimanfaatkan dan memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga mengungkapkan potensi besar sumber daya mineral Indonesia. Dia menyebut baru menerima laporan mengenai lima konsesi atau IUP dari ratusan izin yang ada, dengan cadangan terbukti (proven reserve) berdasarkan studi JORC senilai sekitar Rp5.400 triliun atau setara US$300 miliar.

“Nilainya itu adalah Rp5.400 triliun, 300 miliar dolar, lima konsesi,” kata Prabowo.

Meski demikian, dia mengingatkan bahwa besarnya nilai cadangan tersebut belum otomatis menjadi kekayaan yang dapat langsung dinikmati masyarakat karena sumber daya itu masih berada di bawah tanah dan membutuhkan pengelolaan.

“Jangan tepuk tangan terlalu cepat, karena kekayaan itu masih di bawah tanah. Tapi yang saya maksud adalah negara kita sangat kaya,” ujarnya.

Prabowo juga mencontohkan konsesi proyek gas yang telah berlangsung selama 28 tahun tetapi belum dikerjakan. Dia menyebut wilayah Masela di kawasan Maluku dan mengungkapkan telah menanyakan langsung kepada pihak Jepang, termasuk Inpex, mengenai kelanjutan proyek tersebut.

Prabowo mengatakan dirinya meminta kepastian apakah pihak Jepang masih berminat mengerjakan proyek itu. Jika tidak, pemerintah mempertimbangkan pencabutan konsesi karena kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap pemanfaatan sumber daya alam semakin mendesak.

Baca Juga: Prabowo Target 700 BUMN Merugi Ditutup, 364 Sudah Kena Sikat

Baca Juga: Prabowo Akui Pemerataan Ekonomi Tak Bisa Instan: Kita Tak Punya Tongkat Nabi Musa atau Sulaiman

Menurut Prabowo, pihak terkait telah menyatakan komitmen untuk memulai aktivitas dalam enam bulan. Namun, dia menegaskan pemerintah akan melihat realisasi komitmen tersebut.

“Insyaallah, mereka kemarin, mereka hadir dan mereka janji dalam enam bulan akan sudah mulai kegiatan aktivitas. Ya, kita lihat saja nanti ya,” tuturnya.

Prabowo menegaskan Indonesia memiliki kekayaan alam yang besar, tetapi tantangan utamanya terletak pada tata kelola dan pemanfaatannya. Pemerintah, kata dia, harus memastikan potensi tersebut dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama kelompok yang masih membutuhkan peningkatan kesejahteraan.