Presiden Prabowo Ancam Cabut Konsesi Tambang yang Mangkrak Lebih dari Dua Tahun

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mencabut konsesi tambang yang tidak menunjukkan aktivitas nyata selama lebih dari dua tahun. Dia menyoroti banyaknya konsesi yang telah diberikan selama puluhan tahun, tetapi tidak kunjung dikelola.

"Saya memberi instruksi kepada Menteri ESDM, lebih dari dua tahun tidak ada aktivitas nyata, cabut!" ujar Prabowo dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) yang diselenggarakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026).

Prabowo mencontohkan konsesi di wilayah Papua, Maluku Barat Daya, dan Blok Masela di Maluku Tenggara Barat yang disebutnya telah diberikan selama 28 tahun, tetapi tidak dikerjakan.

Menurutnya, pemerintah tengah menertibkan konsesi yang tidak dimanfaatkan agar pengelolaan sumber daya alam dapat memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat.

"Masalahnya, banyak konsesi kita berikan, puluhan tahun tidak dikerjakan. Inilah yang sedang kita tertibkan," katanya.

Baca Juga: Prabowo Singgung Indikasi Perusahaan Asing Terlibat Karhutla

Prabowo juga mengungkapkan laporan mengenai lima izin usaha pertambangan (IUP) yang memiliki cadangan mineral terbukti (proven reserves) berdasarkan studi dengan standar JORC (Joint Ore Reserves Committee). Kelima konsesi tersebut, menurutnya, memiliki nilai sekitar Rp5.400 triliun atau setara US$300 miliar.

"Baru saja saya menerima laporan bahwa ada lima konsesi, lima IUP, dari sekian ratus IUP. Lima IUP memiliki cadangan proven, proven, yang sudah didasarkan atas studi cadangan JORC namanya. Nilainya itu adalah Rp5.400 triliun, 300 miliar dolar, lima konsesi," ujar Prabowo.

Meski demikian, dia mengingatkan bahwa nilai tersebut berasal dari kekayaan yang masih berada di dalam tanah dan belum mencerminkan penerimaan yang telah diperoleh negara.

"Jangan tepuk tangan terlalu cepat, karena kekayaan itu masih di bawah tanah. Tapi yang saya maksud adalah negara kita sangat kaya," katanya.

Prabowo menegaskan pemberian konsesi harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk menjalankan kegiatan pertambangan. Dia menilai pemberian izin kepada pihak yang tidak memiliki kapasitas operasional berisiko membuat sumber daya alam tidak produktif.

Menurutnya, sejumlah pengusaha meminta konsesi tanpa memiliki keahlian di bidang pertambangan, kemudian memanfaatkannya untuk kepentingan spekulasi atau memasukkannya ke pasar modal.

"Begitu dikasih, dia pakai, entah untuk spekulasi, untuk dimasukkan ke bursa-bursa di mana. Ujungnya, ya kita juga rugi sebagai bangsa. Puluhan tahun tidak dikerjakan," ujar Prabowo.