Kredit Foto: Istihanah
Pembentukan Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) pada awalnya berjalan dengan sumber daya yang sangat terbatas. Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan mengatakan, anak-anak dan para santrinya ikut membantu proses tersebut selama tiga hingga empat bulan tanpa menerima gaji.
“Dan mereka ini yang tanpa diminta membantu pembentukan Badan Penyelenggara Haji itu. Tanpa gaji tanpa apa-apa selama 3 atau 4 bulan. Itu yang terjadi,” kata Gus Irfan saat ditemui di Jogja Expo Center (JEC), Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat (23/10).
Menurut dia, bantuan tersebut berlangsung ketika BP Haji masih merintis organisasi dan belum memiliki dukungan sumber daya yang memadai. Orang-orang yang datang membantu itu tidak semuanya kemudian bekerja sebagai tenaga ahli, karena sebagian memilih kembali ke kegiatan awal masing-masing.
“Sampai kemudian ada beberapa yang saya masukkan menjadi tenaga ahli, ada sebagian kembali ke basic-nya, ada yang balik ke pondok, ada yang balik ini, karena mereka hanya sekadar ikhlas membantu,” ujarnya.
Gus Irfan menjelaskan, situasi tersebut bermula setelah dirinya dilantik sebagai kepala BP Haji pada 24 Oktober 2024. Saat itu, ia bersama Wakil Kepala BP Haji Dahnil Anzar Simanjuntak harus mulai bekerja tanpa kantor dan staf yang memadai.
“Kementerian Haji diawali dengan BP Haji. Kita dilantik tanggal 24 Oktober. Yang dilantik itu saya sama Wamen, Bang Dahnil. Keluar dari Istana kita enggak punya staf, kita enggak punya kantor, kita enggak punya apa-apa,” tuturnya.
Ia mengungkapkan, Dahnil saat itu disambut oleh timnya dari Kementerian Pertahanan. Sementara itu, Gus Irfan mengatakan dirinya disambut oleh para santri dan anak-anaknya yang kemudian ikut membantu pekerjaan di BP Haji.
“Saya disambut santri-santri saya dan sama anak saya,” kata Gus Irfan.
Keterlibatan mereka, menurut Gus Irfan, menjadi bagian dari upaya membangun lembaga yang saat itu masih baru. Setelah organisasi berkembang dan beberapa orang ditunjuk sebagai tenaga ahli, sebagian orang yang semula membantu tanpa bayaran memilih kembali ke pondok pesantren atau aktivitas sebelumnya.
Baca Juga: Menteri Haji Diduga Angkat Dua Anaknya Jadi Tenaga Ahli, Muncul Sorotan soal 'Gibranisasi'
Ketika Kementerian Haji dan Umrah terbentuk dan Gus Irfan menjabat sebagai menteri pada 2026, ia mengatakan memiliki hak untuk menunjuk staf khusus dan tenaga ahli. Namun, ia mengaku tidak mengambil seluruh jatah yang tersedia.
“Saya ambil cuma satu. Saya dapat lima tenaga ahli, saya ambil cuma empat,” ujarnya.
Di sisi lain, Gus Irfan menyebut pembangunan organisasi masih menghadapi persoalan kekurangan pegawai. Berdasarkan analisis jabatan, Kemenhaj membutuhkan sekitar 7.000 pegawai, sedangkan jumlah yang tersedia saat itu baru sekitar 4.000 orang.
Pemerintah, kata dia, belum dapat merekrut aparatur sipil negara (ASN) baru karena masih menunggu pembukaan formasi. Salah satu upaya yang ditempuh adalah menerima ASN dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah lain untuk mengisi kebutuhan pegawai di lingkungan Kemenhaj.
Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.
Penulis: Wahyu Pratama
Editor: Wahyu Pratama
Tag Terkait: