Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Otomotif
Energi
Meet The Leaders
Indeks
Video
About Us
Social Media

Gibran Didesak Mundur 150 Guru Besar, Pengamat Sebut Ini Bukan Lagi Soal Hukum, Tapi...

Gibran Didesak Mundur 150 Guru Besar, Pengamat Sebut Ini Bukan Lagi Soal Hukum, Tapi... Kredit Foto: Instagram/Ray Rangkuti
Warta Ekonomi, Jakarta -

Sorotan terhadap posisi Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, kembali menguat setelah munculnya tuntutan dari ratusan guru besar yang meminta dirinya mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden.

Pengamat politik Ray Rangkuti menilai tuntutan tersebut tidak lagi berkutat pada aspek hukum semata, melainkan telah memasuki wilayah moralitas.

"Ini mulai banyak tuntutan yang meminta saudara Gibran itu mundur. Tuntutan yang menurut saya secara hati nurani sangat bisa diikuti, kenapa? Karena ini bukan persoalan lagi soal masalah hukum, tapi persoalan apa sejauh Anda memiliki kebenaran,” ujar Ray, mengutip tayangan YouTube Kompas TV, Senin (26/10).

Ray menilai suara yang disampaikan para akademisi mencerminkan kegelisahan moral yang kini semakin meluas. Karena itu, ia memperkirakan gerakan serupa akan terus berkembang seiring meningkatnya perhatian publik terhadap standar etika dalam kepemimpinan nasional.

“Kalau ini mencakup kejujuran, itu berarti berhubungan dengan hati nurani, dan itulah yang disuarakan oleh 150 guru besar dan juga masyarakat lainnya, dan saya kira akan berkembang secara terus menerus,” imbuhnya.

Sebagai informasi, Forum Guru Besar Indonesia yang beranggotakan 150 akademisi sebelumnya menerbitkan surat terbuka pada 19 Oktober 2026. Dalam surat tersebut, mereka meminta Gibran mempertimbangkan untuk meninggalkan jabatannya sebagai Wakil Presiden RI.

Para akademisi itu menyoroti pentingnya integritas akademik serta etika dalam penyelenggaraan negara. Mereka menilai polemik terkait dokumen pendidikan pejabat publik berpotensi menimbulkan kesulitan bagi perguruan tinggi dalam menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap aturan kepada mahasiswa.

Baca Juga: Usai Diperiksa Silang, Dian Sandi Terancam Dilaporkan: Dokter Tifa Sebut Ada Pengelabuan Publik

Selain itu, kelompok guru besar tersebut berpendapat bahwa langkah pengunduran diri dapat dipandang sebagai sikap yang terhormat demi menjaga kewibawaan serta marwah institusi kepresidenan.

Desakan itu mengemuka setelah Mahkamah Konstitusi membacakan putusan pada awal Oktober 2026. Dalam pertimbangan hukum yang disampaikan Hakim Konstitusi Arsul Sani, MK menyatakan tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, maupun diploma yang dapat dijadikan bukti telah menyelesaikan pendidikan luar negeri yang setara dengan jenjang SMA atau sederajat.

Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.

Penulis: Ulya Hajar Dzakiah Yahya
Editor: Ulya Hajar Dzakiah Yahya