Pemerintah Tawarkan Fleksibilitas Skema Kontrak Hulu Migas untuk Gaet Investor

Pemerintah memberikan fleksibilitas skema kontrak, insentif fiskal, dan penyediaan data eksplorasi untuk menarik minat investor di sektor hulu minyak dan gas bumi (migas). Langkah tersebut ditempuh untuk meningkatkan keekonomian proyek dan mengurangi risiko investasi, terutama dalam pengembangan wilayah kerja migas.

Koordinator Pengembangan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Konvensional Ditjen Migas Kementerian ESDM, Ivan, menjelaskan bahwa pemerintah menyediakan pilihan kontrak cost recovery dan gross split. Porsi bagi hasil kontraktor juga dapat mencapai 50%, dengan mempertimbangkan tingkat risiko wilayah kerja.

Selain itu, pemerintah menyesuaikan ketentuan bagi hasil, bonus, dan komitmen pasti berdasarkan kondisi masing-masing wilayah.

“Ketentuan mengenai bagi hasil (split), bonus, dan komitmen pasti (firm commitment) akan disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah,” ujar Ivan di 51st ASEAN Council on Petroleum and Energy (ASCOPE), di The Meru Sanur, Denpasar, Bali, Senin (26/10/2026).

Pemerintah juga memberikan insentif untuk meningkatkan keekonomian pengembangan lapangan serta membebaskan pajak tidak langsung selama tahap eksplorasi. 

Di sisi lain, pemerintah mendanai akuisisi data menggunakan anggaran negara dan membentuk satuan tugas peningkatan produksi untuk membantu menyelesaikan persoalan perizinan.

Penyediaan data menjadi salah satu aspek penting dalam pengembangan peluang eksplorasi. Deputi Eksplorasi, Pengembangan, dan Manajemen Wilayah Kerja SKK Migas Rikky Rahmat Firdaus menyebut US$300 juta telah dialokasikan sejak 2019 untuk memperkaya data di wilayah terbuka. 

Kegiatan tersebut mencakup akuisisi data seismik baru, pemrosesan ulang data seismik, dan studi regional.

“Tujuannya jelas: data yang lebih baik dapat mengurangi ketidakpastian geologi, menurunkan risiko di wilayah eksplorasi baru, dan menciptakan peluang investasi yang baru,” ujar Rikky di kesempatan yang sama.

Dari sisi realisasi, investasi hulu migas pada 2025 mencapai hampir US$15 miliar, meningkat sekitar 4% dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, Rikky menyebut sektor tersebut masih menghadapi kendala pengeboran sumur pengembangan dan keterlambatan sejumlah proyek.

Baca Juga: SKK Migas Bidik 2,2 Miliar Barel Minyak dari 12 Sumur High-Impact di 2026

Baca Juga: Obral Insentif demi Gaet Investor Migas, Bagaimana Nasib Aturan DMO 25%?

SKK Migas menargetkan pengeboran 12 sumur berpotensi tinggi (high-impact wells) pada 2026. Jumlah tersebut mencakup sekitar 31% dari total rencana pengeboran, tetapi mewakili sekitar 80% dari target sumber daya sebelum pengeboran (pre-drill resource target).

“Keberhasilan dalam eksplorasi tak hanya ditentukan oleh target-target ambisius, tetapi oleh kedisiplinan dalam pelaksanaan dan ketersediaan data subsurface berkualitas tinggi yang mengungkap potensi eksplorasi Indonesia,” pungkas Rikky.