Tindak Lanjut Pengoplosan Beras SPHP, 6 Pegawai Bulog Bebas Tugas

Perum Bulog mengambil langkah tegas dalam menyikapi dugaan pengoplosan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) menjadi beras premium, oleh oknum mitra penyalur di wilayah Matraman dan Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur. 

Sebagai bentuk tanggung jawab, Bulog segera melakukan langkah penertiban, penguatan pengawasan, serta evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme distribusi beras SPHP yang disubsidi pemerintah. 

Keseriusan tersebut dibuktikan dengan menonaktifkan 6 pegawai di lingkungan Perum Bulog sebagai bagian dari penanganan internal dan pemeriksaan lebih lanjut. Kebijakan ini merupakan langkah administratif untuk memastikan proses evaluasi berjalan secara objektif, transparan, dan akuntabel tanpa mendahului hasil pemeriksaan.

Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menegaskan bahwa setiap dinamika dalam pelaksanaan penugasan pemerintah harus disikapi secara profesional dan menjadi perhatian bersama untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan. 

"Karena itu, setiap informasi maupun temuan di lapangan kami sikapi secara serius, objektif, dan sesuai ketentuan. Langkah evaluasi dan penertiban yang dilakukan merupakan bagian dari komitmen kami untuk terus memperkuat integritas, kedisiplinan, serta kualitas pengawasan dalam pelaksanaan program pangan pemerintah," ujarnya, Kamis (29/10/2026).

Sebagai tindak lanjut, Bulog juga membentuk Satuan Tugas Khusus (Satgas Khusus) Penertiban Program Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Pembentukan satgas ini untuk membangun sistem pengawasan yang lebih ketat, terintegrasi, dan berkelanjutan di seluruh wilayah operasional. 

Satgas khusus tersebut diarahkan untuk memperkuat pemantauan jalur distribusi, mengevaluasi kepatuhan mitra penyalur, serta memastikan setiap tahapan penyaluran beras pemerintah dilaksanakan sesuai ketentuan. Sehingga potensi penyalahgunaan dapat dicegah sedini mungkin.

Lebih lanjut, Ahmad Rizal menekankan pentingnya penguatan sistem pengendalian dan tanggung jawab seluruh jajaran BULOG dalam memastikan ketepatan pelaksanaan program SPHP. 

"Pembentukan satgas khusus ini menjadi salah satu langkah penguatan agar pelaksanaan program semakin tertib dan terukur. Prinsipnya, kita ingin memastikan beras SPHP tersalurkan sesuai ketentuan, harga yang ditetapkan tetap terjaga, dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat," tegasnya.

Baca Juga: Beras Bulog Menumpuk 4,5 Juta Ton, Stok RI 22 Kali Lipat Malaysia

Baca Juga: Harga Pakan Jadi Beban Peternak, Bulog Siapkan Tambahan 150 Ribu Ton Jagung

Penguatan pengawasan tersebut juga diarahkan pada penataan dan evaluasi terhadap jaringan mitra penyalur, termasuk Rumah Pangan Kita (RPK). Bulog menekankan pentingnya kepatuhan seluruh mitra terhadap ketentuan distribusi, harga jual, dan larangan penyalahgunaan komoditas yang menjadi bagian dari program pemerintah. 

Di sisi lain, Bulog menegaskan bahwa langkah penertiban dan pembenahan tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga efektivitas program SPHP yang memiliki peran strategis dalam mendukung stabilitas pasokan dan harga beras nasional.