Soal Polemik Ijazah, Hasto: Ini Bukan Persoalan PDIP versus Gibran

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan polemik terkait Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bukan merupakan konflik antara PDIP dan Gibran. Menurutnya, persoalan tersebut menyangkut konstitusi, etika penyelenggaraan negara, dan masa depan demokrasi Indonesia.

Hasto menyampaikan hal itu dalam diskusi di kanal YouTube Sinkos Indonesia bersama Faizal Assegaf, Jumat (30/10/2026).

Dalam diskusi tersebut, Hasto menjawab pertanyaan mengenai kemungkinan evaluasi terhadap Gibran akan berlanjut pada langkah serupa terhadap partai lain, termasuk pembubaran Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Ia menegaskan persoalan tersebut bukan agenda politik partai tertentu, melainkan menyangkut prinsip konstitusi yang berlaku bagi seluruh pihak.

“Konstitusi itu untuk kita semua ketika ada abuse of power, manipulasi hukum, dan intervensi kekuasaan,” katanya.

Hasto kemudian merujuk buku "How Democracies Die" karya Steven Levitsky. Menurutnya, buku tersebut menjelaskan bahwa intervensi kekuasaan terhadap lembaga negara lain merupakan salah satu hal yang harus dihindari dalam demokrasi.

Ia mencontohkan intervensi eksekutif terhadap Mahkamah Konstitusi (MK) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang seharusnya menjalankan tugas secara independen dan netral.

“Jangan ditempatkan sebagai persoalan PDI versus Gibran. Ini persoalan kita sebagai bangsa,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Hasto juga menanggapi pertanyaan Faizal mengenai kemungkinan Joko Widodo dan Gibran Rakabuming Raka menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Pertanyaan tersebut disampaikan dengan menyinggung rekonsiliasi Megawati dengan keluarga Presiden ke-2 RI Soeharto.

Hasto mengatakan persoalan yang dihadapi PDIP bukan berkaitan dengan hubungan personal. Menurutnya, hal yang lebih mendasar adalah penyelenggaraan negara yang harus berlandaskan konstitusi, etika, moral, dan hati nurani.

Ia juga menekankan pentingnya prinsip kesetaraan serta penggunaan kekuasaan untuk kepentingan rakyat.

“Kekuasaan untuk rakyat, bukan kekuasaan untuk keluarga. Itu prinsip yang dipegang PDI Perjuangan,” ujarnya.

Hasto meminta polemik tersebut tidak diarahkan menjadi persoalan pribadi. Ia menilai isu yang dipersoalkan berkaitan dengan demokrasi, supremasi hukum, dan penyalahgunaan kekuasaan sehingga perlu menjadi perhatian bersama.

“Kalau kita tidak menjaga bersama-sama, siapa lagi?” katanya.

Hasto kemudian menjelaskan sikap Megawati terhadap Soeharto sebagai contoh pemisahan antara pertimbangan kemanusiaan dan koreksi terhadap kebijakan pemerintahan.

Ia menyebut tidak adanya proses hukum terhadap Soeharto dilandasi pertimbangan kemanusiaan. Saat itu, dokter kepresidenan merekomendasikan bahwa kondisi kesehatan Soeharto tidak memungkinkan untuk menjalani pemeriksaan di pengadilan.

Meski demikian, menurut Hasto, Megawati tetap melakukan koreksi menyeluruh terhadap sejumlah keputusan strategis. Salah satunya dengan mengembalikan mekanisme pemilihan presiden dan kepala daerah secara langsung kepada rakyat.

Baca Juga: Lama Dinanti, PDIP Kini Tegas Persoalkan Syarat Pendidikan Gibran

Hasto mengakui pelaksanaan pemilu langsung masih menghadapi berbagai persoalan. Di antaranya dugaan ketidaknetralan KPU dan praktik politik uang.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, ia mengatakan PDIP tengah merancang bab khusus mengenai pencegahan kecurangan dalam undang-undang pemilu.

Rancangan itu ditujukan untuk mencegah penggunaan aparatur negara maupun dana kebijakan fiskal demi kepentingan elektoral. Hasto juga menyinggung upaya menghindari praktik yang disebutnya sebagai “parcok”.