Raih Skor Sangat Baik, BUMI Jadi Percontohan Praktik Bisnis Berbasis HAM

Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan bagian penting dari praktik bisnis yang bertanggung jawab sekaligus agenda Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (Environmental, Social, and Governance/ESG). Bagi dunia usaha, komitmen tersebut perlu diwujudkan melalui penerapan tata kelola yang baik, pengelolaan risiko, serta perlindungan hak pekerja, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan di sepanjang rantai pasok.

Forum Bisnis dan HAM Indonesia 2026 yang diselenggarakan pada 26–28 Oktober 2026 di JW Marriott Jakarta menjadi wadah sosialisasi dan dialog mengenai rencana penerapan Uji Tuntas HAM wajib bagi perusahaan di Indonesia. Forum tersebut melibatkan 248 perwakilan perusahaan di Indonesia, serta sejumlah organisasi masyarakat sipil (LSM), perwakilan kedutaan besar negara sahabat, dan kepala kantor wilayah HAM di Indonesia.

Pengakuan atas Komitmen BUMI

PT Bumi Resources Tbk (BUMI) mendapat undangan dari Kementerian HAM untuk hadir sebagai perwakilan sektor korporasi sekaligus perusahaan pionir yang dinilai telah menerapkan sistem dan praktik penghormatan HAM dengan baik. Pengakuan tersebut antara lain didasarkan pada skor 103 dengan kategori Sangat Baik dalam penilaian mandiri (self-assessment) melalui aplikasi PRISMA, serta pelaksanaan Uji Tuntas HAM sebanyak tiga kali sepanjang periode 2022–2026.

Dalam pidato sambutannya, Menteri HAM RI Natalius Pigai secara khusus mengapresiasi BUMI sebagai perusahaan yang telah menunjukkan praktik penghormatan HAM yang baik dalam menjalankan kegiatan bisnisnya.

BUMI pertama kali melaksanakan Human Rights Due Diligence (HRDD) pada 2022. Upaya tersebut kemudian dilanjutkan pada 2023 melalui pendekatan Closing the Gap untuk mengidentifikasi sekaligus menindaklanjuti kesenjangan terhadap standar HAM internasional. Hasil asesmen pada 2023 menunjukkan bahwa KPC dan Arutmin masing-masing berhasil mencapai tingkat pemenuhan lebih dari 80% terhadap standar United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs).

Setelah pelaksanaan HRDD pada 2022, BUMI juga mencatat peningkatan sekitar 10% pada Bloomberg ESG Disclosure Score. Pada 2026, perusahaan kembali melaksanakan Uji Tuntas HAM dan Lingkungan, dengan laporan hasil asesmen yang direncanakan terbit pada akhir tahun.

Berbagi Praktik HAM hingga Rantai Pasok

Dalam forum tersebut, BUMI turut mendapat kesempatan untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman melalui booth yang menampilkan berbagai inisiatif serta pencapaian implementasi HAM. Upaya tersebut mencakup tingkat holding, unit usaha, hingga rantai pasok. Booth ini sekaligus menjadi sarana diskusi dan pertukaran pengalaman antarpelaku usaha terkait penerapan serta pencapaian kinerja HAM BUMI.

Baca Juga: Sentuhan Magis Produk Batik Tanjung Bumi Tembus Go Internasional

Baca Juga: Hoaks! Video Ina Liem Tunjukkan Ijazah SMA Asli Gibran Rakabuming Raka

Pada hari pertama penyelenggaraan forum, Menteri HAM RI Natalius Pigai bersama Ketua Umum KADIN Indonesia Anindya Novyan Bakrie turut mengunjungi booth BUMI. Kunjungan tersebut dimanfaatkan untuk berdiskusi lebih lanjut mengenai berbagai program HAM yang telah dijalankan perusahaan.

Melalui pelaksanaan asesmen, tindak lanjut perbaikan, serta berbagi pengalaman dengan para pemangku kepentingan, BUMI menegaskan komitmennya untuk terus mengintegrasikan penghormatan HAM ke dalam seluruh kegiatan usaha. Konsistensi tersebut menjadi bagian dari upaya perusahaan dalam membangun praktik bisnis yang bertanggung jawab sekaligus mendukung agenda pembangunan berkelanjutan di Indonesia.