Cegah Peredaran Narkoba, Pramono Dukung Keputusan Polri soal Penataan Kampung Muara Bahari

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberi dukungan terhadap upaya penataan kawasan Kampung Muara Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara, yang selama ini dikenal sebagai salah satu kawasan rawan peredaran narkoba.

Pramono mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan menerima segala keputusan Polda Metro Jaya hingga Mabes Polri terkait penanganan kawasan tersebut.

“Apa pun yang diputuskan oleh Polda Metro Jaya, oleh Mabes Polri, kami mengikuti dan memberikan support sepenuhnya,” ujar Pramono di Balai Kota Jakarta, Senin (2/11/2026).

“Termasuk apa yang nanti menjadi apa fasilitas yang dimiliki oleh DKI untuk itu, kami akan memberikan support sepenuhnya,” tambahnya.

Adapun Kapolda Metro Jaya, Komjen Pol Dadang Hartanto menilai penanganan Kampung Muara Bahari tidak cukup hanya dilakukan melalui operasi penyisiran dan penegakan hukum. Menurutnya, penataan lingkungan perlu dilakukan agar kawasan tersebut tidak kembali menjadi tempat peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

Saat meninjau kawasan sekitar rel kereta api, Dadang menemukan sejumlah bangunan yang diduga digunakan untuk aktivitas penyalahgunaan narkoba. Ia menilai keberadaan bangunan tersebut perlu mendapat perhatian agar tidak kembali dimanfaatkan untuk kegiatan serupa.

Dadang mengatakan telah berkomunikasi dengan pihak perkeretaapian mengenai kemungkinan penataan kawasan di sekitar rel. Menurutnya, upaya tersebut membutuhkan keterlibatan pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya dengan tetap memperhatikan kondisi permukiman serta kehidupan masyarakat setempat.

“Penataan lingkungan sosial inilah yang perlu kerja sama sekaligus penyadaran masyarakat,” ujar Dadang.

Ia menambahkan, penataan kawasan tidak hanya berkaitan dengan kondisi fisik lingkungan, tetapi juga perlu disertai upaya membangun kesadaran masyarakat untuk mencegah peredaran narkoba.

Baca Juga: Resmikan Oncology Center RSUD Pasar Minggu, Pramono Perluas Akses Layanan Kanker Terintegrasi

Dadang juga menekankan pentingnya memperhatikan warga yang tinggal dan mencari nafkah secara sah di kawasan tersebut. Sebab, penanganan persoalan permukiman dan sosial tidak sepenuhnya berada dalam kewenangan kepolisian.

Karena itu, ia menilai koordinasi antara kepolisian, pemerintah daerah, PT KAI, dan pemangku kepentingan lainnya diperlukan agar penataan Kampung Muara Bahari dapat dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan.