PKB Tantang DPR Segera Bersikap Soal Ijazah Gibran, Sinyal Hak Angket Mulai Disinggung!

Polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan di parlemen. Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhammad Khozin, mendesak DPR RI segera mengambil sikap agar persoalan tersebut tidak terus berlarut-larut.

Khozin menilai kepastian atas kontroversi pendidikan Gibran diperlukan agar pemerintahan Prabowo-Gibran dapat kembali berfokus menjalankan program prioritas, termasuk Astacita.

"Kami ingin memastikan pemerintahan Prabowo-Gibran ini fokus pada Astacita, tidak berlarut-larut urusan polemik ijazah ini tidak kunjung usai," kata Muhammad Khozin dalam program "Sapa Indonesia Pagi" KompasTV, Senin (2/11/2026).

Anggota Komisi II DPR RI itu mengatakan jalur hukum terkait polemik tersebut telah ditempuh melalui Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA). Menurutnya, kini DPR perlu menindaklanjuti persoalan itu melalui mekanisme politik yang tersedia secara konstitusional.

"Caranya seperti apa? Koridor hukum sudah ditempuh, tinggal koridor politik. DPR, hemat kami, harus bersikap agar segera ada kepastian."

Khozin menyebut DPR memiliki sejumlah instrumen untuk menindaklanjuti persoalan tersebut, mulai dari hak interpelasi, hak angket, hingga hak menyatakan pendapat (HMP).

Ia juga mengungkapkan bahwa partai-partai politik di parlemen telah melakukan konsolidasi setelah MK dan MA mengeluarkan putusan terkait polemik ijazah Gibran. Namun, Khozin mengingatkan keputusan untuk menggunakan hak-hak DPR tidak bisa ditentukan oleh satu partai saja.

Baca Juga: Gibran Disebut Tak Punya Pengaruh Besar dalam Kemenangan Prabowo: Hanya Sumbang 2,8 Persen

Sebab, pengajuan hak interpelasi, angket, maupun HMP harus memenuhi persyaratan dukungan minimal 25 anggota DPR dan memperoleh persetujuan setengah dari jumlah anggota dewan.

"Diskusi dengan partai politik secara intensif dilakukan, terlebih setelah putusan MA ini ritmenya semakin tinggi untuk melakukan konsolidasi di intrnal dan eksternal partai," kata Muhammad Khozin.