Pimpinan Golkar Kaget Putusan MA soal Gibran: Masalah Ini Tak Boleh Dibiarkan

Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, mengaku terkejut dengan putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan kasasi terkait pembatalan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan Sekolah Menengah Atas (SMA) milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. 

Ia menilai, setelah sekitar 3,5 minggu publik disibukkan dengan perdebatan mengenai putusan Mahkamah Konstitusi (MK), kini putusan MA seolah telah memberi penegasan. 

"Saya sebenarnya kaget ya dengan putusan ini gitu. Karena kan kurang lebih 3,5 minggu kita masih mendiskusikan soal putusan Mahkamah Konstitusi ya. Terjadi juga pro dan kontra di masyarakat, tiba-tiba ada putusan Mahkamah Agung yang seperti ini," kata Doli kepada wartawan, Senin (2/11/2026).

Baca Juga: PDIP Singgung Dugaan Prabowo Jadi Tameng Demi Selamatkan Gibran

Menyusul putusan itu, Doli berpandangan bahwa persoalan Gibran terkait ijazah dan persyaratan calon wakil presiden pada pemilihan terakhir sudah hampir tuntas dari sisi hukum. Menurutnya, perhatian kini perlu diarahkan pada bagaimana persoalan tersebut disikapi melalui jalur politik.

"Nah, saya kira ini menunjukkan bahwa terkait dengan isu soal ijazah dan persyaratan calon wakil presiden pada pemilihan terakhir itu, ya sudah hampir final penyelesaian di ranah hukumnya ya," ujar Doli.

Ia menegaskan, tindak lanjut di DPR tidak bisa dilakukan secara terpisah tanpa sikap resmi dan koordinasi dari para pimpinan partai politik yang memiliki kursi di parlemen. Sebab, keputusan yang diambil DPR turut mencerminkan konstelasi politik serta dorongan dari masing-masing pimpinan partai.

Doli pun mengingatkan agar persoalan tersebut tidak dibiarkan berlarut-larut. Ia menilai, masalah ini menyangkut penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga membutuhkan penyelesaian segera.

Baca Juga: Petinggi Demokrat Sebut Gibran Sudah Batal sebagai Wapres, Kini Cuma Punya 2 Pilihan

"Masalah ini tidak boleh dibiarkan ya. Harus segera diselesaikan karena ini kan bicara tentang soal penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara," ungkap dia.

Karena itu, ia mendorong para pimpinan partai politik di parlemen segera menggelar pertemuan untuk membahas sikap dan menentukan langkah politik yang akan diambil. Menurutnya, keputusan yang nantinya dihasilkan harus tetap mempertimbangkan keberlangsungan negara dan pemerintahan.

"Oleh karena itu sebetulnya, ya kita juga menunggu, mendorong supaya di level pimpinan partai politik yang ada di parlemen itu segera melakukan pertemuan, ya, ya untuk menyikapi masalah ini, ya dan saya kira ya harus segera disikapi," jelasnya.

"Keputusan yang diambil itu harus tetap memastikan penyelenggaraan negara tetap berjalan, penyelenggaraan pemerintahan itu tetap juga berlangsung," tambah Doli.