Khozinudin Curiga Ada Intervensi Gagalkan Pemakzulan Gibran, Singgung Pergerakan Geng Solo

Anggota Tim Advokasi Penegak Etika, Moral, dan Integritas Bangsa, Ahmad Khozinudin, mencurigai adanya upaya intervensi untuk menggagalkan proses pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Kecurigaan tersebut disampaikan Khozinudin saat membuka acara konsolidasi pemakzulan Gibran di Jakarta, Selasa (3/11/2026). Ia menilai putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah Gibran menjadi dasar kuat untuk memulai proses pemakzulan.

Khozinudin menduga ada pergerakan dari kelompok yang ia sebut sebagai "Geng Solo" untuk menghambat langkah tersebut. Ia turut menyoroti kedatangan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) ke Jakarta sejak Senin (2/11/2026).

Menurutnya, waktu kedatangan Jokowi menimbulkan tanda tanya karena mantan presiden itu baru dijadwalkan bersaksi dalam sidang pencemaran nama baik yang melibatkan Roy Suryo dan Tiffauzia Tyassuma alias Dokter Tifa pada Kamis (5/11).

Selain kedatangan Jokowi, Khozinudin juga menyinggung keputusan MA yang mendadak membatalkan konferensi pers terkait pembatalan keabsahan suket penyetaraan pendidikan Gibran pada Senin (2/11).

Ia menduga ada kemungkinan pihak tertentu berupaya memengaruhi MA agar muncul celah hukum untuk mengajukan peninjauan kembali (PK).

"Boleh jadi akan ada intervensi ke Mahkamah Agung untuk menyisipkan pertimbangan hukum yang bisa menjadi celah untuk melaksanakan peninjauan kembali, bukan karena novum, tetapi karena kekhilafan hakim," kata Khozinudin.

Khozinudin juga menduga Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dapat didorong untuk mengajukan PK atas putusan tersebut.

"Bisa saja Geng Solo sedang berupaya mengintervensi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mengajukan PK (peninjauan kembali)."

Baca Juga: Denny Indrayana! Sebut Gibran Sudah Tak Layak Jadi Wapres, Desak Pemakzulan Harus Segera Digelar!

Ia menilai kedatangan Jokowi ke Jakarta juga berpotensi berkaitan dengan upaya memengaruhi partai-partai politik di DPR agar tidak membahas pemakzulan Gibran.

Menurut Khozinudin, apabila Kemendikdasmen mengajukan PK dan permohonan tersebut dikabulkan, dasar hukum yang digunakan untuk mendorong pemakzulan Gibran akan menjadi lebih lemah.

"Kita harus lebih cepat dari Joko Widodo, kita bergerak harus lebih trengginas dari Geng Solo," kata Khozinudin.