Anwar Ibrahim Waspadai Intelijen Israel di Negara Tetangga, Malaysia Khawatir Jadi Target Perang Siber

Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengungkapkan kekhawatirannya terhadap aktivitas badan intelijen asing di kawasan Asia Tenggara. Salah satu yang menjadi perhatian adalah keberadaan jaringan intelijen Israel di negara-negara tetangga Malaysia.

Anwar menilai aktivitas tersebut berpotensi menimbulkan ancaman terhadap keamanan nasional Malaysia.

Ia bahkan menyinggung keberadaan warga dan permukiman Israel di Phuket serta wilayah Thailand selatan yang turut menjadi perhatian badan intelijen Malaysia.

Pernyataan itu disampaikan Anwar dalam sidang Dewan Rakyat Malaysia pada Selasa (3/11/2026).

"Badan intelijen kami memandang hal-hal tersebut sebagai potensi ancaman bagi negara," kata Anwar seperti dikutip Reuters.

Ia menambahkan, perhatian pemerintah tidak hanya tertuju pada aktivitas intelijen Israel, tetapi juga operasi sejumlah badan intelijen asing lainnya di negara-negara sekitar Malaysia.

Di sisi lain, Anwar mengingatkan bahwa Malaysia juga menghadapi risiko serangan siber.

Menurutnya, kemampuan digital dan infrastruktur pusat data Malaysia yang berkembang pesat menjadikan negara tersebut berpotensi menjadi sasaran serangan siber.

Pemerintah pun mulai mengkaji berbagai ancaman yang dapat mengganggu keamanan nasional, termasuk serangan terhadap infrastruktur digital dan sistem administrasi negara.

Anwar mengungkapkan, Dewan Keamanan Nasional Malaysia telah menggelar pertemuan khusus pada Senin (2/11/2026). Rapat tersebut membahas dampak serangan hibrida, digital, dan siber yang terjadi di berbagai kawasan dunia.

Pembahasan juga mencakup eskalasi konflik di kawasan Teluk, khususnya Iran, serta kemungkinan dampaknya terhadap penggunaan senjata nuklir.

Malaysia turut memantau perkembangan politik di Eropa dan pengaruhnya terhadap stabilitas pemerintahan serta sistem administrasi nasional.

Baca Juga: Media Malaysia Kaget Indonesia Akan Buat Jemaah Umrah Tak Lagi Transit di Kuala Lumpur dan Singapura

Anwar menyebut sejumlah negara, termasuk Uni Eropa, Kanada, dan Jepang, telah mengeluarkan imbauan kepada masyarakat untuk menyiapkan persediaan makanan selama tiga hingga 10 hari sebagai langkah antisipasi menghadapi ketidakpastian global.

Kebijakan kesiapsiagaan tersebut juga berkaitan dengan meningkatnya ancaman serangan siber terhadap infrastruktur penting di sejumlah negara.

Anwar mencontohkan beberapa insiden yang mengganggu layanan publik dan sistem pemerintahan. Di Belgia, serangan siber memaksa Kementerian Keuangan menutup portal pajak nasional.

Di Denmark, peretasan terhadap pusat data kependudukan dilaporkan membahayakan catatan identitas pribadi hampir sembilan juta orang.

Sementara di Amerika Serikat, sistem pengarsipan komisi pemilihan federal sempat mengalami gangguan selama 41 jam menjelang pemilihan anggota Senat.

Jepang juga menghadapi serangan terhadap jaringan pemerintah yang mengakibatkan kebocoran data pribadi lebih dari 100 ribu petugas kepolisian. Insiden tersebut turut mengganggu pelaksanaan tugas kepolisian di sejumlah distrik.

"Ini baru sebagian. Kami masih memantau perkembangan lain, termasuk ketegangan konflik di Timur Tengah, perkembangan di Yaman dan Laut Merah, serta ancaman keamanan di Eropa. Semua itu menunjukkan bahwa krisis di luar negeri juga dapat memengaruhi keamanan masyarakat, stabilitas ekonomi, dan kepentingan nasional," ujar Anwar.

Untuk mengantisipasi berbagai risiko tersebut, pemerintah Malaysia akan memperkuat koordinasi antarkementerian, lembaga negara, dan aparat keamanan.

Anwar mengatakan pembahasan lanjutan juga akan melibatkan bank sentral Malaysia serta seluruh lembaga keuangan guna memastikan kesiapan menghadapi kemungkinan gangguan terhadap sektor ekonomi dan sistem keuangan.

Menurutnya, Malaysia perlu belajar dari pendekatan kesiapsiagaan Uni Eropa yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, hingga masyarakat dalam menghadapi ancaman keamanan.

Anwar menegaskan, penguatan mekanisme koordinasi dan kesiapan seluruh lembaga menjadi bagian penting untuk melindungi kepentingan nasional di tengah situasi geopolitik global yang semakin tidak menentu.