20.980 Personel TNI AL Siaga di Jakarta, Ini Respons Pramono Anung

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung merespons terkait pengerahan puluhan ribu personel TNI Angkatan Laut (AL) ke wilayah Ibu Kota. Ia menyatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mendukung penuh langkah pengamanan tersebut.

Menurut Pramono, urusan keamanan dan pertahanan merupakan kewenangan pemerintah pusat.

“Pertama berkaitan dengan penebalan pengamanan di Jakarta, tentunya urusan yang berkaitan dengan keamanan dan pertahanan itu memang menjadi kewenangan pemerintah pusat,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (4/11/2026).

Lebih lanjut, Pramono memastikan Pemprov DKI Jakarta tidak akan mencampuri langkah yang bukan ranahnya tersebut.

“Pemerintah DKI Jakarta memberikan support mendukung sepenuhnya apa yang dilakukan untuk dilakukan pengamanan di ibu kota ini,” sambungnya.

Meski menyatakan dukungan, mantan Sekretaris Kabinet itu enggan menanggapi isu yang berkembang serta dikaitkan terhadap penebalan pengamanan di Jakarta itu. Ia menilai pengamanan Ibu Kota memang perlu mendapat perhatian mengingat posisi Jakarta sebagai ibu kota negara, sekaligus pusat perekonomian nasional.

“Sehingga kalau kemudian ada penebalan keamanan, saya sebagai Gubernur Jakarta menyampaikan rasa terima kasih,” tutup Pramono.

Baca Juga: Proyek Tanggul Kali Angke Hampir Rampung, Pramono: Tekan Risiko Banjir di Kembangan

Sebelumnya, TNI AL mengerahkan sebanyak 20.980 personel untuk mempertebal pengamanan perkembangan situasi di wilayah DKI Jakarta. 

Asisten Operasi Kepala Staf Angkatan Laut (Asops Kasal) Yayan Sofiyan mengatakan, pengerahan personel tersebut dilakukan secara bertahap dengan melibatkan sejumlah satuan TNI AL, mulai dari Korps Marinir, Koarmada RI, Koarmada I, Koarmada II, hingga berbagai pangkalan dan satuan pendukung lainnya.

“Mohon izin melaporkan rencana Pengerahan Pasukan penebalan Pam Bangsit di Wilayah DKI Jakarta,” ujar Yayan dalam keterangannya.

Adapun pengerahan tersebut mengacu pada Surat Telegram Panglima TNI Nomor STR/96/2026 tertanggal 2 November 2026 tentang pengerahan pasukan pengamanan perkembangan situasi.