Indonesia Timur Jadi Kekuatan Baru Pangan Indonesia, Pemerintah Diminta Lakukan Ini

Kontribusi kawasan timur Indonesia semakin terlihat dalam penguatan ketahanan pangan nasional. Di Sulawesi, sentra padi dari Bone, Wajo, Sidenreng Rappang hingga Pinrang menjaga pasokan beras antardaerah.

Sementara di Tanah Papua, peningkatan produksi di Merauke berjalan beriringan dengan pembukaan sawah, penerapan teknologi budidaya, serta penguatan komoditas pangan lokal seperti sagu.

Berdasarkan kompilasi angka tetap Badan Pusat Statistik (BPS) untuk 2025, enam provinsi di Pulau Sulawesi menghasilkan sekitar 8 juta ton gabah kering giling (GKG).

Baca Juga: Heboh Petugas Pajak Datangi Warteg, Menterinya Prabowo: Itu Mungkin...

Angka tersebut merupakan penjumlahan produksi padi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Gorontalo, dan Sulawesi Utara; bukan angka produksi beras siap konsumsi maupun ukuran tunggal tercapainya swasembada setiap provinsi.

Sulawesi Selatan menjadi penyumbang terbesar dengan produksi 5,47 juta ton GKG pada 2025, meningkat 13,45 persen dari 2024. Angka itu setara dengan sekitar 3,14 juta ton beras untuk konsumsi penduduk. 

Kinerja positif juga terlihat di provinsi lain. Produksi padi Sulawesi Tengah pada 2025 mencapai 920,09 ribu ton GKG, tumbuh 20,76%; Sulawesi Tenggara sebesar 680,82 ribu ton atau meningkat 22,49%; dan Sulawesi Barat 386,08 ribu ton atau naik 21,08%.

Kementerian Pertanian mengungkapkan keberhasilan tersebut dilakukan secara menyeluruh mulai dari pengembangan lahan, penyediaan sarana produksi dan infrastruktur, modernisasi budidaya, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia lokal.

Wakil Menteri Pertanian Muhammad Saleh Mustafa menekankan pentingnya menyelesaikan kebutuhan dari hulu hingga hilir. “Dari mulai hulu sampai hilirnya, sampai bisa berjalan dengan baik, kendala-kendala seperti jalan usaha tani, irigasi, mekanisasi, drone, dan sebagainya akan kita hitung,” ujarnya.

Tidak hanya itu, ia menegaskan pengembangan akses teknologi dan informasi tersebut menjadi relevan bagi wilayah timur, terutama untuk mendukung penyuluhan, pemantauan kondisi lahan, pengelolaan air, pencatatan hasil panen, dan akses pasar.

Penerapannya tetap perlu disesuaikan dengan konektivitas, keterampilan petani, dan kebutuhan riil setiap wilayah, bukan sekadar pengadaan perangkat digital.

Memasuki akhir 2026, penguatan pangan di Sulawesi dan Tanah Papua diarahkan agar kenaikan produksi dapat dipertahankan, lahan baru benar-benar memasuki siklus tanam dan panen, serta hasil pertanian terserap dan terdistribusi dengan baik. 

“Dengan menjaga produktivitas sentra yang telah mapan sekaligus mengembangkan kapasitas produksi yang sesuai dengan kondisi setempat, Indonesia Timur terus mengambil peran penting dalam membangun ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan,” pungkasnya.