Beli Beras atau Pembalut? Guntur Romli Bongkar Beban Perempuan akibat PPN 11 Persen

Politisi Mohamad Guntur Romli mengkritik pemerintah terkait pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11 persen terhadap pembalut menstruasi.

Guntur Romli menegaskan dukungannya terhadap seruan Ketua DPR RI Puan Maharani agar pembalut dikategorikan sebagai kebutuhan primer kesehatan reproduksi perempuan sehingga dapat meringankan beban masyarakat.

"Pembalut Buat Menstruasi Kok Dipajaki Sampai 11 Persen? Mbak Puan Sudah Bersuara, Di Mana Nurani Pemerintah Kita?" tulisnya di akun X pribadinya, dikutip Jumat (6/11).

"Di warung-warung kecil, ada ibu yang harus menimbang: membeli beras atau pembalut untuk anak gadisnya. Ada siswi yang memilih tidak masuk sekolah karena pembalutnya tak cukup. Ada buruh perempuan yang memakai satu pembalut lebih lama dari seharusnya, demi berhemat. Bagi mereka, selisih harga sekecil apa pun terasa berat," lanjutnya.

Guntur Romli juga mengutip pemikiran Bung Karno dalam buku Sarinah yang mengingatkan bahwa persoalan perempuan merupakan persoalan masyarakat.

Menurutnya, memastikan perempuan dapat menjalani siklus biologisnya dengan sehat dan bermartabat bukan sekadar persoalan tarif, melainkan juga menyangkut keberpihakan negara.

Baca Juga: Puan Maharani Minta Pemerintah Evaluasi Pajak Pembalut, Dorong Produk Menstruasi Jadi Kebutuhan Pokok

Ia juga menegaskan negara seharusnya tidak memungut pajak dari sesuatu yang tidak bisa dipilih oleh perempuan. Menurutnya, pembalut bukan kemewahan, melainkan kebutuhan dasar.

"Mbak Puan sudah bersuara. Kini giliran pemerintah menunjukkan nuraninya," tandasnya.