Negara Disebut dalam Bahaya Rongrongan Pengkhianat, Tokoh Nasional Berkumpul di Jakarta

Sejumlah tokoh nasional, pimpinan organisasi masyarakat, dan massa berkumpul dalam Aksi Rakyat Bela Indonesia yang digelar di Jakarta pada Minggu (8/11/2026).

Aksi tersebut salah satunya dipicu oleh terungkapnya dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret sejumlah perwira tinggi Polri.

Ketua Pelaksana Aksi Rakyat Bela Indonesia, Bachtiar Nasir, mengatakan praktik penyadapan ilegal tersebut tidak hanya menyasar unsur pemerintahan, tetapi juga tokoh masyarakat dan pimpinan berbagai lembaga.

"Bukan cuma pihak negara, tapi kami pun, para tokoh, para pimpinan lembaga, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menjadi korban penyadapan ilegal oleh para pengkhianat-pengkhianat negara dan bangsa ini," kata Bachtiar, dikutip Senin (9/11/).

Ia juga menuding adanya pihak-pihak yang memanfaatkan hak rakyat, termasuk uang yang bersumber dari pajak, demi kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.

Dalam aksi tersebut, lima tuntutan kemudian disampaikan sebagai bentuk seruan kepada seluruh masyarakat Indonesia.

Baca Juga: Kasus Penyadapan Prabowo Memanas, Muncul Skenario Listyo Sigit Bongkar Rahasia Presiden

Tuntutan pertama adalah mengajak seluruh rakyat Indonesia bersatu membela Tanah Air. Seruan ini ditujukan kepada semua kalangan tanpa memandang perbedaan latar belakang.

Bachtiar menyampaikan bahwa seluruh elemen bangsa perlu mengambil sikap menghadapi berbagai ancaman terhadap negara.

"Hari ini Indonesia memanggil kita semua dari rongrongan para pengkhianat," tuturnya.

Kedua, massa menyerukan persatuan rakyat untuk melawan pihak-pihak yang dianggap sebagai pengkhianat bangsa dan negara.

Selanjutnya, tuntutan ketiga berkaitan dengan perlawanan terhadap oligarki serta praktik penguasaan aset negara oleh kelompok tertentu, termasuk pihak-pihak yang berada di balik kepentingan tersebut.

Bachtiar menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara berdaulat. Karena itu, menurutnya, masyarakat tidak seharusnya membiarkan kepentingan segelintir pihak menguasai kekayaan negara.

Tuntutan keempat adalah mendesak agar Pasal 33 UUD 1945 diterapkan secara utuh dan konsisten. Hal ini mencakup pengelolaan sumber daya alam serta upaya mengamankan aset-aset milik negara agar benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat.

Sementara itu, tuntutan kelima menyoroti penegakan hukum yang dinilai harus dilakukan secara konsisten. Massa secara khusus meminta agar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait polemik persyaratan pendidikan Gibran Rakabuming Raka saat pencalonan sebagai wakil presiden ditegakkan.

Baca Juga: Gibran Tolak Mundur Usai Putusan MA? DPR Siap Eksekusi Lewat Jalur Politik Konstitusional Ini

Sejumlah tokoh nasional dan pimpinan organisasi turut hadir dalam deklarasi lima tuntutan tersebut. Di antaranya Ketua Dewan Pembina Yayasan Pesantren Islam (YPI) Al Azhar Jimly Asshiddiqie dan Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Seni Budaya, Ustadz Erick Yusuf.

Hadir pula Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung, mantan Staf Khusus Menteri BUMN Said Didu, Ketua Umum Pimpinan Pusat Al-Irsyad Al-Islamiyyah Faisol Nasar, serta Presiden Lajnah Tanfidziyah Pimpinan Pusat Syarikat Islam (SI) Ferry Juliantono.