Proses Aksesi OECD Capai 80 Persen, Airlangga Ungkap 3 Regulasi Prioritas

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan perkembangan proses Indonesia untuk bergabung menjadi anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

"Secara keseluruhan kita sudah comply sekitar 80%. Tentu dari 80% itu ada beberapa hal yang sifatnya krusial yang memerlukan kelengkapan daripada perundang-undangan," ujar Airlangga saat diwawancara di Kantor Koordinator Bidang Perekononiam, Jakarta, Senin (9/11/2026).

Airlangga mengatakan, proses keanggotaan Indonesia saat ini terus berjalan. OECD telah memberikan kuesioner atau questionnaire kepada Indonesia dan sebagian tahapan pencarian fakta (fact-finding mission) juga telah dilaksanakan.

Dia menyebutkan, terdapat tiga regulasi yang menjadi prioritas untuk diselesaikan pemerintah pada tahun depan. Ketiganya meliputi pengaturan mengenai foreign bribery, revisi Undang-Undang Statistik, serta revisi Undang-Undang Persaingan Usaha.

Menurut Airlangga, pengaturan foreign bribery menjadi salah satu persyaratan penting dalam proses aksesi OECD. Aturan tersebut berkaitan dengan penyuapan terhadap pejabat publik asing. Saat ini, Indonesia belum memiliki regulasi khusus yang mengatur persoalan tersebut sehingga pemerintah tengah menyiapkan pengaturannya melalui revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

"Tadi Waka KPK juga hadir untuk menyampaikan hal-hal yang perlu diperbaiki ataupun direvisi yang masuk di dalam undang-undang Tipikor," jelasnya.

Selain itu, pemerintah juga mendorong percepatan revisi UU Statistik. Airlangga mengatakan, pembaruan regulasi tersebut memang sedang dalam proses dan diminta untuk dipercepat penyelesaiannya pada tahun depan.

Adapun revisi UU Persaingan Usaha juga menjadi perhatian pemerintah. Airlangga menilai regulasi yang berlaku saat ini sudah cukup lama, yakni sejak 1999. Pembaruan aturan tersebut telah diajukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan menjadi inisiatif DPR melalui Komisi VI.

Dia menjelaskan, sejumlah aspek yang perlu diperbarui dalam regulasi persaingan usaha antara lain berkaitan dengan mekanisme merger dan akuisisi serta notifikasi. Pembaruan tersebut diharapkan dapat menyesuaikan aturan persaingan usaha Indonesia dengan praktik yang berlaku secara internasional.

Baca Juga: Asuransi Asei Hadiri Fact-Finding Mission (FFM) OECD Bidang Kredit Ekspor

Baca Juga: Airlangga Minta Bank Jangan Lengah Hadapi Ancaman Peretasan

"Persaingan usaha kan ini kita punya masih yang lama sekali, tahun 1999. Jadi ini kan sudah oleh KPPU juga sudah diajukan dan dengan Komisi VI DPR juga menjadi inisiatif DPR, di mana itu minta segera diselesaikan," kata Airlangga.

Airlangga menambahkan, Sekretaris Jenderal OECD dijadwalkan berkunjung ke Indonesia pada 25 November mendatang. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari perkembangan proses aksesi Indonesia menuju keanggotaan organisasi tersebut.