Impor Plastik Murah Bikin Industri Lokal Tertekan, Pemerintah Siapkan Rem Baru

Pemerintah menyiapkan sejumlah instrumen untuk memperkuat daya saing industri petrokimia nasional di tengah tekanan produk impor yang masuk dengan harga murah. Salah satu kebijakan yang kembali dipertimbangkan ialah pembatasan impor atau larangan dan pembatasan (lartas) terhadap bahan baku plastik.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) juga tengah mengkaji penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib untuk produk-produk petrokimia maupun bahan baku plastik. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat posisi produsen domestik sekaligus mengendalikan masuknya produk impor ke pasar Indonesia.

Direktur Industri Kimia Hulu Kemenperin, Sri Bimo Pratomo mengatakan pemerintah tengah menyiapkan beberapa instrumen untuk meningkatkan daya saing industri dalam negeri. Menurutnya, persoalan yang dihadapi industri petrokimia saat ini bukan semata-mata kemampuan teknologi, melainkan tekanan persaingan dari produk impor.

"Persoalan utamanya adalah impor-impor yang masuk dengan harga murah. Karena itu, industri kita harus bisa kuat di negara sendiri," ujar dia dalam acara media gathering Forwin di Sentul, seperti diberitakan Senin (9/11/2026).

Salah satu instrumen yang tengah disiapkan ialah penerapan SNI wajib. Namun, pemerintah mempertimbangkan pendekatan yang tidak hanya menyasar produk petrokimia sebagai bahan baku, tetapi juga produk hilir yang menggunakannya.

Melalui pendekatan tersebut, produk hilir yang diwajibkan memenuhi SNI nantinya harus menggunakan bahan baku yang juga telah memenuhi standar nasional. Dengan demikian, kewajiban standardisasi tidak berhenti pada produk akhir, tetapi turut menjangkau rantai pasok industri.

Bimo menilai pendekatan tersebut dapat menjadi salah satu cara memperkuat posisi produsen bahan baku domestik. Pasalnya, penerapan SNI wajib pada produk petrokimia sebagai bahan baku secara langsung berpotensi menghadapi penolakan dari industri pengguna.

Karena itu, pemerintah mempertimbangkan penerapan kewajiban secara berjenjang terhadap produk hilir dan bahan bakunya.

Selain standardisasi, Kemenperin juga membuka peluang menghidupkan kembali kebijakan lartas untuk bahan baku plastik. Instrumen ini sebelumnya pernah diberlakukan, tetapi kemudian dihentikan setelah adanya penyesuaian regulasi di Kementerian Perdagangan.

Bimo menjelaskan, penerapan lartas bukan berarti pemerintah akan menutup seluruh keran impor. Kebijakan tersebut akan diarahkan untuk mengatur volume barang yang masuk berdasarkan kemampuan industri dalam negeri memenuhi kebutuhan pasar.

Dalam mekanismenya, pemerintah akan terlebih dahulu menghitung kapasitas produksi produsen domestik sebelum memberikan rekomendasi impor.

Jika industri dalam negeri mampu memenuhi seluruh kebutuhan, ruang impor dapat dibatasi. Namun, apabila kapasitas produksi belum mencukupi, pemerintah tetap membuka impor sesuai dengan kekurangan pasokan tersebut.

"Kalau industri dalam negeri sanggup memproduksi, kita tidak perlu memberikan izin impor. Kalau hanya mampu memenuhi sebagian, impornya bisa diberikan sesuai kebutuhan," jelasnya.

Menurut Bimo, mekanisme tersebut diperlukan agar impor tidak mengganggu peluang produksi industri domestik. Pemerintah tetap mengakomodasi kebutuhan bahan baku industri, tetapi volume impor akan disesuaikan dengan kemampuan pasokan nasional.

Di sisi lain, pemerintah juga mempertimbangkan pengajuan kembali fasilitas insentif investasi, termasuk tax holiday bagi industri petrokimia yang beroperasi di kawasan ekonomi khusus (KEK).

Langkah-langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat industri petrokimia nasional di tengah persaingan dengan produk impor.

Baca Juga: Pertamina Serap 9.000 Ton Sagu untuk Pengeboran Migas, Kemenperin Siapkan Aturan Wajib

Baca Juga: Kemenperin Ungkap Penjualan Olahan Kakao RI Tembus 93 Ribu Ton, Cocoa Liquor Meledak 91%

Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (INAPLAS), Fajar Budiono, sebelumnya menilai persoalan utama industri petrokimia nasional saat ini bukan terletak pada kemampuan teknologi.

Menurutnya, industri dalam negeri telah memiliki teknologi yang memadai untuk bersaing. Namun, tekanan produk impor dengan harga murah membuat produsen lokal menghadapi tantangan dalam mempertahankan daya saing.

Fajar menilai perlindungan terhadap industri domestik diperlukan agar kemampuan produksi yang telah dibangun dapat dimanfaatkan secara optimal.