Tegaskan Tak Buka Lahan dengan Cara Pembakaran, Dua Asosiasi Kelapa Sawit Minta Pemerintah Siapkan Solusi

Petani kelapa sawit menegaskan komitmen untuk tidak menggunakan api dalam membuka maupun meremajakan kebun. Namun, mereka menilai pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) perlu didukung kebijakan pemerintah, terutama penyediaan sarana pembukaan lahan tanpa bakar dan mitigasi di wilayah rawan kebakaran.

Wakil Ketua Umum Asosiasi Sawitku Masa Depanku (Samade) Abdul Aziz mengatakan, anggapan bahwa petani sengaja membakar lahan untuk membuka perkebunan sawit tidak bisa digeneralisasi. Berdasarkan pengamatannya di sejumlah daerah, petani justru semakin berhati-hati karena khawatir menghadapi proses hukum.

Menurut Abdul Aziz, keterbatasan ekonomi menjadi salah satu kendala bagi masyarakat yang ingin membuka lahan tanpa menggunakan api. Biaya penyewaan alat berat, misalnya, dapat mencapai Rp7 juta hingga Rp8 juta.

Karena itu, dia meminta pemerintah tidak hanya melarang pembakaran, tetapi juga menyiapkan alternatif yang dapat dijangkau petani. Dukungan alat berat melalui pemerintah desa atau kecamatan dinilai dapat menjadi salah satu solusi.

Abdul Aziz juga menyoroti ketentuan Pasal 69 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Aturan tersebut memberikan pengecualian pembakaran lahan untuk kearifan lokal dengan luas maksimal dua hektare per kepala keluarga, disertai persyaratan tertentu.

Menurut dia, ketentuan itu perlu disosialisasikan dan disertai pendampingan agar masyarakat memahami batasan serta persyaratan yang berlaku.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perusahaan Inti Rakyat (Aspekpir) Setiyono mengatakan, petani yang tergabung dalam organisasinya sudah lama tidak membuka lahan dengan cara membakar.

Sebagian besar anggota Aspekpir telah memiliki kebun plasma yang dikelola melalui kemitraan dengan perusahaan. Kegiatan peremajaan kebun pun dilakukan menggunakan alat berat dan mekanisasi.

Setiyono menjelaskan, pencegahan kebakaran dilakukan melalui kerja sama dengan perusahaan mitra. Kegiatannya meliputi pelatihan penanggulangan kebakaran, penyediaan peralatan pemadam, serta pembangunan tempat penampungan air dan sumur di sekitar perkebunan, terutama di wilayah gambut.

Meski demikian, kesiapsiagaan tetap diperlukan karena kebakaran dapat dipicu aktivitas manusia yang tidak disengaja. Contohnya, membuang puntung rokok atau menyalakan api saat memancing di sekitar perkebunan.

Abdul Aziz menilai pencegahan karhutla membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat. Pemerintah dinilai dapat memetakan wilayah rawan berdasarkan lokasi yang berulang kali mengalami kebakaran.

Dia juga mendorong pemanfaatan dana Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) untuk mendukung mitigasi di areal perkebunan. Dukungan tersebut, antara lain, dapat berupa pembangunan waduk dan sumur bor.

Selain sarana fisik, masyarakat perlu dilibatkan melalui penguatan desa peduli lingkungan dan kelompok yang memiliki kemampuan melakukan pencegahan serta penanganan awal kebakaran. Abdul Aziz mencontohkan inisiatif masyarakat di Bukit Kerikil, Bengkalis, Riau, yang mengembangkan desa peduli lingkungan secara mandiri.

Baca Juga: Biaya Bibit Sangat Mahal, Gigin Praginanto Ungkap Kejanggalan Penanaman Sawit Pascakebakaran Hutan

Samade juga mendorong petani meningkatkan produktivitas kebun yang sudah ada melalui intensifikasi. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi dorongan untuk terus memperluas lahan perkebunan.

Setiyono meminta pemerintah menindak tegas pihak yang terbukti melakukan pembakaran lahan. Namun, penegakan hukum harus didasarkan pada penyelidikan dan pembuktian yang objektif.

Dia juga mengusulkan evaluasi terhadap ketentuan pengecualian pembakaran lahan maksimal dua hektare. Bahkan, menurut dia, ketentuan tersebut sebaiknya dihapus agar larangan pembakaran lebih jelas dan tidak menimbulkan perbedaan penafsiran di masyarakat.