Okupansi Kawasan Industri Baru 52,28%, Kemenperin Benahi Perizinan untuk Kejar Investasi

Tingkat keterisian kawasan industri di Indonesia masih menyisakan ruang cukup besar untuk menampung investasi baru. Hingga Juli 2026, okupansi kawasan industri secara nasional baru mencapai 52,28 persen, meski jumlahnya sudah mencapai 181 kawasan dengan lebih dari 12.000 perusahaan di dalamnya.

Persoalan perizinan menjadi salah satu hal yang perlu dibenahi agar potensi tersebut bisa dimanfaatkan. Sejumlah kendala masih dihadapi pengelola kawasan industri maupun perusahaan yang beroperasi di dalamnya, mulai dari persoalan hak atas tanah hingga pengurusan izin bangunan dan lingkungan.

Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Tri Supondy mengatakan, kawasan industri memiliki peran besar dalam menopang kegiatan investasi dan produksi nasional.

Saat ini, total luas kawasan industri di Indonesia mencapai sekitar 110.000 hektare dengan akumulasi realisasi investasi sekitar Rp6.750 triliun. Kawasan tersebut juga menyerap sekitar 2,36 juta tenaga kerja.

"Artinya, masih terbuka peluang yang cukup besar untuk ekspansi dan investasi baru," ujar Tri dalam Rapat Koordinasi Percepatan Perizinan Berusaha di Kawasan Industri di Jakarta.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah perubahan peruntukan lahan kawasan industri yang telah mengantongi Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI). Selain itu, terdapat persoalan masa berlaku Hak Guna Bangunan (HGB) pada lahan milik perusahaan atau tenant yang masih mengikuti masa berlaku HGB induk kawasan industri.

Kondisi tersebut berkaitan langsung dengan kepastian pemanfaatan lahan bagi perusahaan yang ingin menjalankan atau mengembangkan kegiatan usahanya.

Proses pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) juga dinilai masih membutuhkan waktu cukup panjang. Di sisi lain, perusahaan dan pengelola kawasan industri harus berhadapan dengan proses persetujuan teknis untuk pengelolaan air limbah, emisi, hingga limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).

Persoalan lingkungan tersebut tidak hanya melibatkan satu instansi. Pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam penerbitan persetujuan teknis turut memengaruhi proses penerbitan persetujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL) Rinci bagi pengelola kawasan.

Kemenperin mengidentifikasi sedikitnya delapan aspek yang memengaruhi pengembangan kawasan industri. Selain perizinan, persoalan tersebut mencakup pertanahan dan tata ruang, lingkungan hidup, infrastruktur dan utilitas, keamanan, keberpihakan terhadap industri kecil dan menengah (IKM), kelembagaan, serta fiskal dan stimulus investasi.

Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji sebelumnya menekankan bahwa pengembangan kawasan industri perlu disesuaikan dengan potensi masing-masing daerah. Pendekatan ini diperlukan agar kegiatan industri lebih dekat dengan sumber bahan baku, menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru, sekaligus menekan biaya logistik.

Baca Juga: Menperin Bidik Pulau Terluar Maluku Jadi Kawasan Industri, Potensi Serap 250 Ribu Pekerja!

Baca Juga: Utilisasi Kawasan Industri RI Baru 57,2%, Kemenperin Cari Biang Keroknya

Di Pulau Jawa, pengembangan kawasan diarahkan untuk industri berbasis teknologi tinggi, padat karya, serta industri yang efisien dalam penggunaan air dan sumber daya. Sementara di luar Jawa, kawasan industri diharapkan menjadi penopang hilirisasi sumber daya alam dan membuka pusat-pusat ekonomi baru.

Tri mengatakan, penyelesaian persoalan perizinan membutuhkan koordinasi antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pengelola kawasan industri. Kesamaan pemahaman mengenai kewenangan masing-masing pihak diperlukan agar proses perizinan tidak berlarut-larut.

Rapat koordinasi tersebut mempertemukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pengelola kawasan industri untuk memetakan kendala sekaligus membahas penyelesaian sesuai kewenangan masing-masing.