Dana Bencana Dikorupsi, Megawati: Enak Banget Korupsi Sekarang

Dana siap pakai (DSP) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) semestinya digunakan untuk merespons kebutuhan masyarakat ketika terjadi bencana. Namun, anggaran yang diperuntukkan bagi penanganan keadaan darurat tersebut justru terseret dalam kasus dugaan korupsi yang kini ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Perkara ini menjadi sorotan karena dana tersebut berkaitan dengan penanganan berbagai bencana di Indonesia. KPK sebelumnya mengungkap penggunaan DSP antara lain untuk penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan Papua, gempa besar di Nusa Tenggara Timur, hingga penanganan banjir di Aceh dan Sumatera. 

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyebut dugaan korupsi dalam penggunaan dana siap pakai BNPB sebagai ironi di tengah kondisi masyarakat yang menghadapi berbagai bencana dan membutuhkan bantuan.

"Dugaan tindak pidana korupsi dalam penggunaan dana siap pakai, ini menjadi ironi dalam situasi dan kondisi yang terjadi di tengah masyarakat Indonesia menghadapi berbagai bencana dan membutuhkan bantuan," ungkap Budi dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (16/10/2026). 

Budi menegaskan dana siap pakai disediakan untuk memenuhi kebutuhan darurat yang menuntut penanganan cepat dan tepat sasaran. Karena menyangkut keselamatan serta kebutuhan masyarakat, penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan dan tidak boleh menjadi kesempatan bagi pihak tertentu untuk mencari keuntungan pribadi.

Dalam perkara ini, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka melalui dua klaster dugaan tindak pidana. Salah satunya adalah Bima Setiawan, tenaga ahli sekaligus adik mantan Kepala BNPB Suharyanto, yang diduga terlibat dalam konflik kepentingan pengadaan barang dan jasa menggunakan dana siap pakai. 

KPK menduga sejumlah vendor dalam pengadaan melalui mekanisme penunjukan langsung terafiliasi dengan Bima. Nilai pengadaan yang berkaitan dengan perusahaan-perusahaan tersebut disebut mencapai sekitar Rp148 miliar, sementara penyidik juga mendalami dugaan pemanfaatan dana yang mengalir ke perusahaan terafiliasi untuk kepentingan pribadi.

Kasus tersebut kemudian mendapat perhatian Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Ia mengaku geram karena lembaga yang bertugas menangani bencana justru terseret kasus dugaan korupsi.

Baca Juga: Ungkit Skandal Sadap Presiden Prabowo, Megawati Bongkar Alasan Enggan Punya HP: Buktinya Iya Disadap

"Makanya BNPB itu malah di-ini, digarong. Loh, iya loh, bukan saya yang ngomong, kan di koran ada, ini... dikorupsi," kata Megawati dalam acara Pekan Peduli Sampah Nasional, Senin (9/11/2026).

Megawati juga mengaku heran dengan pihak-pihak yang tega melakukan korupsi di lembaga penanggulangan bencana. Ia bahkan melontarkan pernyataan keras ketika menggambarkan kemarahannya terhadap para pelaku.

"Kok tega ya. Duh gemes deh gua. Rasanya kalau saya laki, saya suka bilang nih sama Pak Hasto, kalau gua laki ya, Tuhan kasih gua perempuan, kalau laki kenapa, gua tamparin tau nggak," ujar Megawati.

Ia menilai korupsi tersebut merusak negara dan turut menyinggung persoalan utang. Megawati mempertanyakan bagaimana masyarakat akan menghadapi beban negara jika praktik korupsi terus terjadi.

"Biarin dia sadar gitu bahwa dia merusak negara. Ya Allah enak banget ya korupsi sekarang ya. Lah iya terus kita mau hidup pakai apa kalau banyak ini, banyak utang," sebut Megawati.