Bahlil Tak Segan Penjarakan Penuduh Dirinya Terlibat Operasi Penyadapan Prabowo: Saya Kasih Waktu...

Kesabaran Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia akhirnya mencapai batas menghadapi masifnya serangan fitnah politik terkait dengan dirinya yang dituduh terlibat dalam mega-skandal penyadapan ilegal terhadap sejumlah pihak, termasuk Presiden Prabowo Subianto.

Bahlil memberikan tenggat waktu yang ketat bagi para penuduhnya untuk segera mencabut pernyataan dan menyampaikan klarifikasi terbuka kepada publik. Sebagai peringatan awal, ia mengonfirmasi bahwa pihaknya telah resmi melayangkan surat somasi hukum kepada oknum-oknum penyebar tudingan tersebut.

Baca Juga: Geger Poster Munaslub Ancol Usai Isu Skandal Penyadapan ke Prabowo Seret Bahlil, Begini Sikap Golkar

“Saya kasih waktu untuk (klarifikasi), saya sudah memberikan somasi kan?” tegas Bahlil dikutip Selasa (10/11/2026).

Ia memastikan tidak akan ada kompromi politik jika peringatan tersebut diabaikan. Apabila dalam batas waktu yang telah ditentukan pihak penuduh tetap bungkam dan tidak meluruskan disinformasi tersebut, ia memastikan instrumen hukum akan langsung ditempuh untuk membersihkan nama baiknya dari tuduhan makar siber.

“Kalau tidak segera mengklarifikasi, saya akan menempuh jalur hukum, ya,” ancamnya.

Adapun Bahlil membantah keras  narasi liar di ruang publik yang menarasikan bahwa dirinya turut hadir dan mengikuti rapat rahasia guna merencanakan operasi intersepsi jalur komunikasi dari Prabowo. Ia menantang para pembuat hoaks untuk membuktikan klaim mereka di hadapan hukum.

“Kan ada framing, ada beberapa orang yang menyampaikan bahwa saya diasumsikan ikut dalam rapat itu, dan saya katakan saya tidak pernah melakukan itu, dan kalau ada ya dibuktikan,” tegas Bahlil. 

Sebelumnya Pengamat Intelijen Sri Radjasa Chandra mematik kontroversi melalui klaim bahwa ada sosok ketua umum partai politik papan atas di parlemen yang terindikasi mengetahui atau terlibat dalam operasi pengawasan rahasia yang dimotori oleh Eks Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

Ia menyebut ketua umum partai tersebut memiliki kedekatan dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Selain itu, sosok itu saat ini menjabat sebagai menteri di Kabinet Prabowo Subianto. 

Pernyataan inilah yang kemudian memicu spekulasi publik yang mengaitkannya dengan Bahlil Lahadalia. Ia diketahui menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Day Mineral (ESDM).

Adapun Bareskrim Polri resmi mengumumkan tersangka keempat dalam mega-skandal penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Ia adalah Kadiv TIK Polri (Nonaktif), Irjen Pol Slamet Uliandi.

Penetapan ini melengkapi daftar komplotan intelijen gelap yang sebelumnya telah menjerat mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Eko Hadi Santoso.

Keempatnya telah melanggar Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010. Hal itu terkait dengan operasi mereka yang tidak memiliki legalitas penegakan hukum sama sekali dalam melakukan penyadapan.

Operasi penyadapan ini secara brutal mengintai ruang privasi kepala negara, jajaran menteri hingga pimpinan redaksi media. Selain itu, guna menutupi kejahatannya, para tersangka bahkan nekat menghapus jejak log penyadapan pada Oktober 2026.

Baca Juga: Denny Indrayana: Opsi Jokowi dan Gibran Makin Terbatas, Hanya Punya Dua Opsi

Atas kejahatan berlapis ini, keempatnya telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan Pasal 258 dan Pasal 332 UU KUHP Nasional serta Pasal 32 UU ITE. Hal itu mengancam mereka dengan kurungan maksimal 10 tahun penjara.