Skandal Penyadapan Prabowo: Wantimpres Cium Potensi Sabotase Ekonomi dan Kebijakan Negara

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) RI, Bambang Soesatyo alias Bamsoet, mendorong aparat penegak hukum untuk mengungkap secara mendalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh, termasuk pihak-pihak yang berada di balik operasi tersebut.

Bamsoet menegaskan, aparat tidak boleh hanya menangkap pihak yang bertugas menjalankan penyadapan, tetapi juga harus mengungkap aktor intelektual yang diduga menjadi dalang di balik aksi tersebut.

“Jika penyadapan ilegal ini terbukti, hukum tidak boleh hanya menangkap tangan yang menekan tombol. Hukum harus menemukan otak yang memberi perintah, dompet yang membiayai, dan pihak yang menikmati hasilnya," kata Bamsoet kepada wartawan kemarin, dikutip Selasa (10/11).

Mantan Ketua MPR RI itu menilai seluruh pihak yang memiliki peran dalam operasi tersebut harus dimintai pertanggungjawaban secara pidana.

“Yang harus diburu bukan hanya siapa menyadap, melainkan seluruh rantai kejahatannya: siapa yang memberi perintah, siapa yang mengoperasikan perangkat, siapa yang menyediakan akses, siapa yang menerima data, siapa yang memperoleh keuntungan, serta siapa yang menikmati perlindungan dari kebocoran informasi tersebut," ujarnya.

Bamsoet juga mengingatkan bahwa dugaan kebocoran komunikasi rahasia Presiden Prabowo bukan sekadar persoalan pelanggaran privasi. Menurutnya, informasi strategis negara yang jatuh ke tangan pihak tidak bertanggung jawab bisa berdampak terhadap perekonomian dan arah kebijakan pemerintah.

“Penyadapan ilegal tidak selalu berakhir pada layar telepon. Ia bisa berujung pada manipulasi pasar, permainan proyek, penghindaran pajak, pengalihan keuntungan ke luar negeri, serta sabotase kebijakan yang seharusnya menguntungkan rakyat," paparnya.

Untuk mengungkap perkara tersebut, Bamsoet mendorong penyidik menggabungkan pemeriksaan forensik digital dengan penelusuran transaksi keuangan. Kedua pendekatan itu dinilai penting untuk menemukan hubungan antara akses terhadap informasi rahasia dan keuntungan yang mungkin diperoleh para pelaku.

Baca Juga: Di Depan 10 Mantan Kapolri, Presiden Prabowo Blak-blakan Singgung Masalah Sensitif Ini

“Pendekatannya harus sederhana tetapi keras: ikuti data, ikuti uang, ikuti manfaatnya," kata Bamsoet.

Ia menambahkan, penyidik perlu menghubungkan waktu terjadinya akses terhadap informasi dengan aktivitas transaksi bisnis yang mencurigakan. Terutama apabila transaksi tersebut berlangsung sebelum pemerintah mengumumkan kebijakan resmi.

Lebih jauh, Bamsoet mengingatkan adanya potensi persoalan hukum yang lebih serius apabila pembajakan komunikasi rahasia negara dilakukan dengan tujuan melemahkan legitimasi pemerintahan yang sah.

“Sebab makar modern tidak selalu datang dengan senjata dan tank di jalanan. Ia dapat hadir melalui penguasaan informasi, pembajakan komunikasi, transaksi gelap, manipulasi opini publik, tekanan pasar, dan pengkhianatan orang-orang yang diberi akses pada rahasia negara," ungkapnya.

Selain penegakan hukum, Bamsoet turut menyoroti pentingnya integritas pejabat dan aparatur yang berada di lingkungan strategis kepresidenan. Ia menilai setiap orang yang memiliki akses terhadap informasi rahasia negara harus menjaga kepercayaan tersebut.

"Kesetiaan kepada negara tidak cukup dibuktikan dengan jabatan dan seragam. Kesetiaan dibuktikan ketika seseorang memegang rahasia negara, lalu memilih menjaganya—bukan menjualnya," ucapnya.

Sebagai langkah konkret, Bamsoet mengusulkan pembentukan satuan tugas khusus lintas lembaga untuk menangani perkara tersebut. Satgas itu diharapkan melibatkan aparat penegak hukum, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), unsur intelijen negara, serta pakar forensik digital independen.

Satgas tersebut nantinya diharapkan dapat mengaudit keseluruhan sistem komunikasi digital Presiden, menelusuri rekening dan aset pihak-pihak yang terafiliasi, serta memperkuat perlindungan komunikasi melalui penerapan enkripsi berlapis.

Sementara itu, dalam perkembangan penanganan kasus, Bareskrim Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Suyudi telah menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah pihak dalam periode 2025–2026.

Baca Juga: Kasus Penyadapan Prabowo Memanas, Muncul Skenario Listyo Sigit Bongkar Rahasia Presiden

Tiga nama pertama yang diumumkan sebagai tersangka pada 3 November 2026 adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Eko Hadi Santoso.

Selanjutnya, pada 5 November 2026, penyidik kembali menetapkan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka keempat dalam perkara tersebut.