Beda Versi Soal Mundurnya Gibran: Istana Sebut Prabowo Tak Menolak, Wapres Sebut Diminta untuk Melawan

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sempat menyampaikan niat untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Niat tersebut disampaikan dalam pertemuan keduanya di Istana Kepresidenan pada Selasa (10/11/2026).

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membenarkan pertemuan yang berlangsung selama sekitar 2,5 jam tersebut. Menurut Prasetyo, Gibran menyampaikan niat mundur di tengah dinamika hukum terkait persoalan dokumen pendidikannya.

“Beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung,” kata Prasetyo kepada wartawan di Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Prasetyo sekaligus membantah kabar bahwa Prabowo menolak keinginan Gibran untuk mundur. Menurut dia, Presiden justru memberikan sejumlah saran kepada Wakil Presiden.

Dalam pertemuan tersebut, Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses peradilan tata usaha negara (TUN).

Prasetyo mengatakan pemerintah menghormati langkah hukum tersebut. Ia juga menegaskan bahwa Presiden tidak memberikan tenggat waktu kepada Gibran untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Sementara itu, Gibran memberikan keterangan terpisah di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Dalam pernyataannya, ia tidak menyinggung soal niat pengunduran diri.

Gibran hanya menyampaikan bahwa Prabowo memberikan sejumlah saran dan masukan terkait dinamika yang berkembang.

“Beliau (Prabowo) memberikan banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi saat ini,” ujar Gibran.

Ia kemudian menjelaskan salah satu arahan Presiden, yakni melanjutkan upaya hukum di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen pendidikan dari jenjang sekolah dasar hingga sarjana.

“Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1, dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA,” katanya.

Pertemuan Prabowo dan Gibran berlangsung setelah Mahkamah Agung menerbitkan salinan Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 pada Selasa (10/11/2026). Dalam putusan tersebut, MA membatalkan putusan PTUN Jakarta Nomor 62/G/2026/PTUN.JKT dan mengadili sendiri perkara tersebut.

Baca Juga: Bakal Lawan Lewat PTUN, Prabowo Tak Beri Batas Waktu untuk Wapres Gibran

Dalam pertimbangannya, MA menyatakan pelanggaran administrasi yang menjadi pokok perkara tidak hanya berkaitan dengan kepentingan kontestan, tetapi juga kepentingan bangsa Indonesia.

"Bahwa pelanggaran administrasi dimaksud menurut pendapat Mahkamah Agung bukan sekadar kepentingan kontestan belaka akan tetapi juga kepentingan seluruh bangsa Indonesia," demikian bunyi pertimbangan MA.

Putusan tersebut menjadi bagian dari dinamika hukum yang turut dibahas dalam pertemuan Prabowo dan Gibran.