Eks BIN: Saya Tak Sebut Nama Bahlil, Kenapa Marah Soal 'Ketum Parpol' Terlibat Penyadapan Prabowo?

Eks Personel Badan Intelijen Negara (BIN) Sri Radjasa Candra akhirnya buka suara merespons somasi yang dilayangkan oleh Badan Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Partai Golkar. Secara khusus, ia menyoroti tuduhan yang menyebut dirinya telah memfitnah Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia.

Sri Radjasa membantah keras pernah melontarkan tuduhan spesifik yang mengarah pada nama politikus itu dalam konteks operasi spionase tersebut. Ia menegaskan bahwa dalam video yang beredar, dirinya hanya memberikan analisis intelijen dengan menyebut adanya keterlibatan seorang "ketua umum parpol", tanpa merujuk pada identitas siapa pun.

Baca Juga: HMP Resmi Meluncur: 120 Anggota Dewan Tuntut Kejelasan Soal Polemik Ijazah Gibran bin Jokowi

"Pertama, saya dianggap menyebut namanya terlibat dalam persoalan sadap-menyadap. Sementara tidak ada satu pun saya sebut namanya di dalam persoalan tersebut. Hanya memang saya sebutkan ada ketua umum parpol," terang Radjasa dikutip Rabu (11/11/2026).

Radjasa berbalik mempertanyakan alasan psikologis di balik reaksi kubu beringin. Ia merasa ganjil mengapa ketum partai tersebut merasa menjadi pihak yang tertuduh dan marah atas pernyataannya yang sama sekali tidak menyebutkan nama.

Kendati membantah soal penyadapan, ia secara jantan mengakui bahwa dirinya memang secara sadar pernah menyebut nama Bahlil Lahadalia. Namun hal tersebut pada konteks yang berbeda, yakni terkait dinamika dan manuver politik dalam peralihan kekuasaan di partai terkait dari tangan Airlangga Hartarto.

"Kalau dalam persoalan perebutan Partai Golkar pada saat itu, saya memang sebut nama Bahlil," paparnya.

Sebelumnya Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia resmi melayangkan protes kepada Muhammad Said Didu dan Sri Rajasa Candra.

Tim Kuasa Hukum Golkar Muhammad Sattu Pali menegaskan bahwa langkah hukum ini dieksekusi setelah pihaknya menerima surat kuasa langsung dari Bahlil. Melalui surat somasi bernomor 01/Somasi/Garp-Bakham/11/26, kubu beringin memberikan ultimatum tegas: Said Didu dan Sri Rajasa Candra dituntut untuk segera mencabut pernyataannya dan menyampaikan permohonan maaf terbuka dalam tenggat waktu maksimal 3 x 24 jam.

Pihak Golkar membeberkan bahwa kedua tokoh tersebut diduga bertindak sebagai produsen utama dari berbagai narasi fitnah yang dipompa ke ruang publik sejak 7 November.

Narasi paling fatal adalah tuduhan yang menyebutkan bahwa ketum partai tersebut ikut bersekongkol dan menggelar pertemuan rahasia dengan para jenderal kepolisian yang terlibat kasus penyadapan, hanya beberapa jam sebelum mantan kapolri dan komplotannya dicokok oleh Bareskrim Polri.

Baca Juga: Dari Gerindra hingga Golkar, Ini Daftar Fraksi Yang Hadiri Rapat Guna Penentu Nasib Gibran

Serangan karakter tersebut rupanya tidak berhenti pada isu spionase siber. Said Didu dan Sri Rajasa Candra juga dipersoalkan karena telah menyebarkan tudingan bahwa politikus itu melakukan praktik kriminalisasi demi memuluskan ambisi politiknya merebut kursi pucuk pimpinan Partai Golkar.