Sahroni Ungkap Alasan Vape Perlu Dilarang, Singgung Penyalahgunaan untuk Narkoba

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menilai rokok elektrik atau vape perlu mendapat larangan peredaran karena rawan disalahgunakan untuk narkoba. Kekhawatiran tersebut menjadi salah satu alasan dirinya mendukung fatwa haram vape yang baru dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

"Kami di Komisi III sangat mengapresiasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang kemarin telah resmi mengharamkan vape. Dari awal saya memang mendorong untuk diharamkannya vape karena memang vape ini saya lihat sangat rawan disalahgunakan," kata Sahroni kepada wartawan, Selasa (10/11/2026).

Sahroni menilai persoalan vape tidak cukup ditangani melalui fatwa keagamaan. Ia meminta pemerintah dan institusi terkait segera menyiapkan aturan hukum formal agar peredarannya dapat dibatasi secara lebih tegas.

Menurutnya, payung hukum diperlukan supaya aparat memiliki dasar dalam melakukan penertiban. Aturan tersebut juga diharapkan memberikan kepastian mengenai sanksi bagi pihak yang tetap memasarkan maupun menggunakan vape jika larangan nantinya diberlakukan.

"Ada aturan yang jelas mengenai sanksi dan hukuman bagi pihak-pihak yang tetap memasarkan vape berikut juga penggunanya. Dengan begitu, kita bisa sedikit tenang karena vape ini dibatasi, dan lambat laun akan kita stop total penyebarannya," ujarnya.

Baca Juga: Didukung Penuh Prabowo, Penggunaan dan Jual Beli Vape Resmi Haram di Indonesia

Sahroni pun meminta fatwa MUI ditindaklanjuti melalui regulasi yang secara khusus mengatur pelarangan rokok elektrik. Ia menilai tanpa aturan baku, upaya mencegah vape beredar di pasaran akan sulit berjalan maksimal.

"Selanjutnya, haramnya vape ini harus di-follow up dengan aturan yang melarang penyebaran vape. Hal ini penting agar pelarangan vape ini ada payung hukumnya," jelasnya.

Ia menegaskan dukungan Komisi III DPR terhadap fatwa MUI tersebut. Sahroni berharap institusi terkait segera merespons dengan menerbitkan aturan formal agar upaya membatasi peredaran vape memiliki landasan hukum yang jelas.