Kredit Foto: Ilham Nurul Karim
Lima asosiasi industri rokok elektrik atau vape nasional menyuarakan kekhawatiran terhadap wacana pembatasan hingga pelarangan vape di Indonesia. Mereka meminta pemerintah mempertimbangkan dampaknya terhadap keberlangsungan industri legal, pekerja, pelaku usaha, hingga konsumen dewasa.
Kelima asosiasi tersebut terdiri dari Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI), Perkumpulan Produsen E-Liquid Indonesia (PPEI), Asosiasi Retail Vape Indonesia (ARVINDO), Asosiasi Pekerja Vape Indonesia (APVINDO), dan Asosiasi Konsumen Vape Indonesia (AKVINDO).
Dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (16/11/2026), mereka menyatakan mendukung upaya pemerintah memberantas penyalahgunaan narkoba dan mencegah akses vape bagi anak di bawah umur. Namun, mereka meminta pemerintah tidak menyamaratakan seluruh pelaku industri akibat penyalahgunaan produk oleh oknum tertentu.
Ketua Umum APVI Budianto menegaskan bahwa industri vape harus beroperasi sesuai aturan. Pihaknya juga berkomitmen mencegah penyalahgunaan perangkat vape untuk narkoba serta menolak penjualan produk kepada anak dan mereka yang berusia di bawah 21 tahun.
"Kami berdiri bersama pemerintah dalam upaya mencegah penyalahgunaan narkoba," kata Budianto.
Ketua Umum PPEI Daniel Boy Purwanto menambahkan, penyalahgunaan perangkat vape oleh oknum tidak seharusnya menjadi gambaran seluruh industri. PPEI juga mengklaim telah menerapkan sistem penelusuran produk (traceability) agar produk dan jalur distribusinya dapat diawasi.
Dari sisi ritel, Ketua ARVINDO Fahmi Kurnia Firmansyah Siregar mengungkapkan bahwa stigma negatif terhadap vape mulai berdampak pada pelaku usaha. Sejumlah anggota asosiasinya bahkan diminta mengosongkan tempat usaha dan menghadapi ketidakpastian perpanjangan sewa.
Firman juga memperingatkan bahwa pelarangan berpotensi mendorong konsumen beralih ke produk ilegal yang lebih sulit diawasi.
"Market akan bergerak ke barang ilegal, ke pasar gelap yang tidak bisa dikontrol kualitasnya, tidak bisa dikontrol sumbernya," ujarnya.
Sementara itu, Ketua APVINDO Enggar Dwi Pambudi mengingatkan bahwa industri vape melibatkan rantai usaha yang panjang, mulai dari produksi, pengemasan, distribusi, pergudangan, pemasaran, hingga ritel dan tenaga penjual atau vaporista.
Menurutnya, pembatasan berlebihan dapat mengancam lapangan kerja dan pendapatan keluarga yang bergantung pada sektor tersebut.
"Jangan sampai kebijakan yang bertujuan menyelesaikan satu persoalan justru menciptakan persoalan baru berupa pengangguran, hilangnya sumber pendapatan keluarga, serta meningkatnya tekanan ekonomi bagi masyarakat kecil," kata Enggar.
Baca Juga: Sahroni Ungkap Alasan Vape Perlu Dilarang, Singgung Penyalahgunaan untuk Narkoba
Baca Juga: Menperin Hormati Fatwa MUI yang Haramkan Vape, Sebut Pergeseran Pasar Hal Biasa
Adapun Bendahara AKVINDO Azzi Taufik Nur Setiawan meminta pemerintah turut memperhitungkan dampak kebijakan terhadap pekerja, UMKM, penerimaan negara, serta potensi berkembangnya pasar ilegal.
Azzi mengutip penelitian INDEF pada Agustus 2023 yang menggunakan survei di Pulau Jawa dan Bali. Dalam penelitian tersebut, populasi rokok elektrik ilegal disebut mencapai 1,48%.
Ia menilai kebijakan perlu disusun berdasarkan bukti ilmiah, kajian dampak sosial ekonomi, serta dialog dengan seluruh pemangku kepentingan.
Sebagai bentuk komitmen, kelima asosiasi menandatangani pakta integritas yang memuat tiga poin utama: mencegah penyalahgunaan narkoba, melindungi anak melalui kepatuhan terhadap batas usia penjualan, serta membina dan mengawasi anggota.
Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.
Penulis: Ilham Nurul Karim
Editor: Dian Ihsan