Pernyataan Terbaru Denny Indrayana Respons Gibran Mau 'Fight' di PTUN, 'Itu Mudah Dipatahkan!'

Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Denny Indrayana mengkritik pernyataan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terkait wacana pengunduran diri dan rencana melawan melalui jalur hukum.

Denny menilai pernyataan Gibran yang disampaikan dalam dua kesempatan berbeda pada Selasa (10/11/2026) menunjukkan sikap yang tidak konsisten.

Menurutnya, Gibran menyampaikan niat mundur sebagai Wakil Presiden di hadapan Presiden Prabowo Subianto, tetapi kemudian menyatakan akan melawan melalui gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA).

"Ini benar-benar langkah, sikap, dan tindakan yang memalukan. Tidak boleh seorang Wakil Presiden melawan dua putusan mahkamah: Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung," kata Denny dalam keterangannya, Rabu (11/11/2026).

Ia menilai seorang Wakil Presiden seharusnya menjalankan sumpah jabatan dengan melaksanakan Undang-Undang Dasar dan peraturan perundang-undangan secara konsisten.

Denny bahkan menyebut sikap yang dinilainya menentang putusan MA dan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai constitutional disobedience atau pembangkangan terhadap konstitusi.

Dalam keterangannya, Denny juga mengulas polemik yang ia sebut sebagai "Gibran Jo Gate" atau skandal Gibran bin Jokowi.

Ia mendesak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) segera melaksanakan putusan MA terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran Rakabuming Raka.

Menurut Denny, putusan MA tersebut menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan itu batal dan memerintahkan Kemendikdasmen mencabutnya.

Denny juga menyinggung putusan MK pada 29 Oktober 2026 yang, menurut penjelasannya, memperpendek tenggat pelaksanaan eksekusi putusan dari 60 hari menjadi 14 hari.

Ia mengaku mendengar Menteri Koordinator Yusril Ihza Mahendra menyampaikan bahwa Kemendikdasmen akan melaksanakan putusan MA dan mencabut surat keterangan tersebut.

"Kita menunggu itu. Jangan terlalu lama. Segera saja dalam satu-dua hari ini jika mungkin," ujar Denny.

Denny menilai pencabutan surat keterangan tersebut akan berdampak pada dua hal. Pertama, Kemendikdasmen tidak perlu mengajukan PK terhadap putusan MA.

Kedua, pencabutan itu dinilai dapat memengaruhi perkara tata usaha negara yang diajukan Mercy Sihombing karena objek gugatannya disebut sama.

Lebih lanjut, Denny mempertanyakan rencana Gibran untuk mengajukan PK. Ia menyampaikan tiga alasan mengapa menurutnya langkah tersebut tidak dapat dilakukan.

Pertama, Denny menyebut Gibran bukan pihak dalam perkara yang diajukan Subhan dan tidak berstatus sebagai tergugat intervensi. Karena itu, menurut Denny, Gibran tidak memiliki kedudukan untuk mengajukan PK dalam perkara tersebut.

Kedua, ia merujuk pada putusan MK terkait pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2024. Denny menafsirkan putusan tersebut sebagai ketentuan yang melarang badan atau lembaga tata usaha negara mengajukan PK terhadap putusan MA.

Ketiga, Denny mengingatkan bahwa pengajuan PK pada prinsipnya tidak menunda pelaksanaan eksekusi putusan.

"Jadi, dalih-dalih jurus mabuk dari Gibran Rakabuming Raka seharusnya tidak dilakukan dan dengan mudah dipatahkan," jelasnya.

Sebelumnya, Gibran mengungkapkan telah bertemu Presiden Prabowo Subianto untuk membahas polemik dokumen pendidikannya.

Dalam pertemuan tersebut, Prabowo disebut memberikan sejumlah saran, termasuk meminta Gibran menghadirkan seluruh dokumen pendidikan mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi.

Gibran juga mengaku telah berkoordinasi dengan Kemendikdasmen terkait rencana pengajuan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung.

"Tadi pagi, saya bertemu Presiden Prabowo. Pak Presiden sudah seperti ayah saya sendiri. Beliau memberi saran dan masukan, salah satunya adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen dari SD-S1 dan sudah berkoordinasi dengan Kemendikdasmen untuk mengajukan PK di MA," ujar Gibran.