Gibran Rakabuming Raka Mundur dari Jabatan Wakil Presiden

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya pada Rabu (11/11/2026). Kabar tersebut dikonfirmasi oleh Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi.

Saat dikonfirmasi awak media mengenai pengunduran diri Gibran dari kursi Wakil Presiden, Budi Arie memberikan jawaban singkat.

"[Gibran mundur] betul," kata Budi Arie, Rabu (11/11/2026).

Budi Arie juga membenarkan bahwa surat pengunduran diri Gibran telah diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan yang berlangsung di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta.

"[Diserahkan di Halim] betul," ujarnya.

Konfirmasi tersebut muncul sehari setelah Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran telah menyampaikan niat untuk mundur dari jabatannya kepada Presiden Prabowo.

Pada Selasa (10/11/2026), Prasetyo membenarkan adanya pertemuan tertutup antara Prabowo dan Gibran yang berlangsung selama kurang lebih 2,5 jam.

"Dapat kami informasikan kepada seluruh teman-teman media dan seluruh masyarakat bahwa memang benar pada pagi tadi Bapak Wakil Presiden bertemu dengan Bapak Presiden," ujar Prasetyo di Istana Kepresidenan Jakarta.

Baca Juga: Gibran Mundur dari Wapres! Harta Sentuh Rp27,9 Miliar Tanpa Utang, Ini Rinciannya

Dalam pertemuan tersebut, Gibran disebut menyampaikan keinginannya untuk mengundurkan diri menyusul dinamika yang berkembang terkait keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) maupun Mahkamah Agung (MA).

Meski demikian, Prasetyo membantah kabar yang menyebut Presiden Prabowo menolak niat pengunduran diri Gibran.

"Namun, sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar dalam pertemuan tersebut Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut," tegas Prasetyo.

Menurutnya, Prabowo justru memberikan sejumlah saran kepada Gibran dalam pertemuan tersebut.

Gibran juga disebut meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen-dokumen yang dimilikinya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Kendati Budi Arie telah membenarkan kabar pengunduran diri dan penyerahan surat tersebut, hingga berita ini disusun belum ada keterangan resmi dari pihak Istana Kepresidenan mengenai tindak lanjut surat pengunduran diri Gibran.

Secara konstitusional, pengunduran diri Wakil Presiden memiliki mekanisme tersendiri. Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden dalam waktu paling lambat 60 hari.

Dengan demikian, konfirmasi mengenai penyerahan surat pengunduran diri tersebut belum dengan sendirinya memastikan bahwa jabatan Wakil Presiden telah resmi kosong.

Catatan redaksi: Artikel ini disusun berdasarkan keterangan yang diberikan dan belum diverifikasi secara independen. Untuk publikasi breaking news, sebaiknya konfirmasi kembali pernyataan Budi Arie dan status resmi pengunduran diri Gibran kepada Istana, terutama karena penyerahan surat dan berakhirnya masa jabatan merupakan dua hal yang berbeda.