Tak Berubah, Pemerintah Tetapkan Pupuk Subsidi 9,85 Juta Ton pada 2027

Pemerintah menetapkan volume pupuk bersubsidi untuk tahun anggaran 2027 sebesar 9,85 juta ton. Jumlah tersebut tidak berubah dibandingkan alokasi tahun sebelumnya, dengan penyaluran yang mencakup sektor pertanian dan perikanan.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengatakan keputusan tersebut telah disepakati melalui rapat bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Dari total alokasi tersebut, sebanyak 9,55 juta ton disiapkan untuk memenuhi kebutuhan sektor pertanian. Sementara itu, sektor perikanan memperoleh jatah pupuk bersubsidi sebesar 300 ribu ton.

Zulkifli menjelaskan, besaran alokasi untuk sektor pertanian masih sama dengan tahun sebelumnya. Pemerintah juga mempertahankan alokasi khusus bagi pembudidaya ikan guna menunjang kegiatan produksi di sektor perikanan.

"Volumenya sama dengan tahun lalu 9,55 juta ton (pertanian), dan dari perikanan 300 ribu ton," ujar Zulhas dalam konferensi pers usai rapat pembahasan pupuk bersubsidi.

Meski kuota untuk 2027 telah ditetapkan, pemerintah belum memastikan bagaimana perkembangan harga pupuk bersubsidi pada tahun depan. Menurut Zulhas, penentuan harga masih akan mempertimbangkan situasi ekonomi dan dinamika global.

Dia menyebut kondisi global yang semakin kondusif berpeluang membuat harga pupuk lebih rendah. Sebaliknya, apabila ketidakpastian internasional meningkat, biaya dan harga pupuk berpotensi ikut terdorong naik.

"Kalau dunia cepat aman, harga bisa turun. Tapi kalau bergejolak yang bertambah mungkin juga bisa naik. Jadi harga nanti melihat perkembangan keadaan," jelasnya.

Baca Juga: IInovasi Pupuk Indonesia Group Raih Penghargaan di Tingkat Asia Pasifik

Baca Juga: Koperasi Merah Putih Perluas Akses Pupuk Subsidi, Harga Tetap Mengacu HET

Dengan penetapan kuota tersebut, pemerintah mempertahankan volume dukungan pupuk bagi sektor pertanian sekaligus perikanan pada 2027. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya menjaga ketersediaan sarana produksi bagi petani dan pembudidaya ikan.