Jadi Saksi Kasus Ijazah, Ajudan Jokowi Sudah Untungkan Posisi Roy Suryo di Persidangan

Ada momen menarik dalam sidang perkara dugaan pencemaran nama baik terkait polemik ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi). AKBP Syarif Muhammad Fitriansyah dinilai memberikan amunisi berharga bagi pihak dari Pakar Telematika Roy Suryo.

Roy Suryo secara terbuka melontarkan apresiasi dan memuji kejujuran perwira menengah kepolisian tersebut di ruang sidang. Ia menilai, pengakuan lugas sang ajudan mengenai sejumlah hal, meskipun yang bersangkutan tidak berkaitan langsung dengan substansi kepemilikan ijazah, justru sangat menguntungkan posisi pembelaannya.

Baca Juga: Gibran Mundur, Kursi Wapres Semakin Dekat ke AHY

"Sebenarnya yang bersangkutan tidak berkaitan langsung, tapi saya menghargai kejujuran yang bersangkutan, dan itu sangat menguntungkan saya ketika yang bersangkutan menyatakan bahwa dia tidak hadir langsung di semua acara, itu harus dicatat. Karena itu saksi fakta tuh harusnya hadir langsung ya, Yang Mulia," ujar Roy dikutip (12/11/2026).

Selain menyoroti ketidakhadiran fisik saksi dalam sejumlah agenda penting, mantan menteri itu juga menitikberatkan pada pengakuan sang ajudan terkait penampilan fisik Jokowi.

Roy meminta pengadilan untuk benar-benar memasukkan keterangan ajudan yang sudah mendampingi sang mantan presiden sejak 2016 hingga 2026 itu ke dalam berita acara persidangan sebagai poin krusial.

"Kemudian yang kedua, kejujuran dia mengatakan tidak pernah melihat dia berkacamata, itu penting sekali. Itu, Yang Mulia, catatan saya," tekan Roy Suryo.

Kasus ini sendiri bermula dari dakwaan jaksa yang menjerat Roy Suryo. Ia dijerat dengan pasal berlapis terkait penyerangan kehormatan dan penyebaran informasi bohong melalui sarana teknologi informasi.

Roy dituding telah menganalisis dan menuduh ijazah S-1 Jokowi palsu melalui beberapa siniar (podcast) tanpa melakukan verifikasi atau meminta izin kepada pemilik sah dokumen, yang mengakibatkan mantan presiden itu merasa dihina dan mengalami kerugian immateriil.

Adapun Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya mempertanyakan nalar pihak-pihak yang menuding dokumen pendidikannya bermasalah. Pasalnya, ijazah yang sama telah digunakan sebagai syarat administrasi yang lolos verifikasi ketat lembaga negara selama lima kali kontestasi politik tingkat tinggi, tanpa pernah sekalipun cacat hukum.

"Yang saya masalahkan, sekali lagi, yang saya keberatan adalah statement yang menyampaikan bahwa tadi saya sampaikan, bahwa di dua kali wali kota, sekali gubernur, dua kali presiden itu lolos," ujar Jokowi.

Mantan kepala negara ini menegaskan bahwa jika memang ada kepalsuan dalam dokumen tersebut, mustahil sistem verifikasi negara bisa kecolongan selama lebih dari dua dekade karier politiknya. Ia menilai tudingan kubu terdakwa tidak hanya menyerang kehormatan pribadinya, tetapi juga secara tidak langsung melecehkan integritas sistem pemilu di Indonesia.

Baca Juga: Anak Buah Prabowo Soal Impor KRL: KAI Harus Memperhatikan Industri dalam Negeri

"Kalau misalnya ijazahnya benar-benar tidak asli atau ijazahnya palsu, ini kan parah banget," sentil Jokowi.